SuaraKaltim.id - Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, meminta kepada pihak terkait untuk mengajarkan masyarakat cara bercocok tanam melalui modernisasi pertanian seiring akan menurunnya luas lahan karena digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Kehadiran IKN Nusantara di Kabupaten PPU bisa dipastikan membawa dampak signifikan bagi masyarakat adat yang selama ini dengan kearifan lokal berladang dengan cara berpindah," ungkap Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten PPU Helena Lin Legi di Penajam, Kamis.
Kearifan lokal lainnya adalah mencari rotan, mencari bambu, mencari madu hutan, mencari bahan obat-obatan atau herbal yang dilakukan di hutan.
Menurutnya, kegiatan untuk ekonomi dan kesehatan dari hutan tersebut akan kehilangan ruang gerak, bahkan bisa dipastikan kehilangan hutan dengan hadirnya pembangunan Infrastruktur perkantoran pemerintah dan swasta, kawasan niaga, pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk, dan pembangunan lain.
Baca Juga: Penjelasan BMKG Terkait Munculnya Fenomena seperti Kabut Asap di Pekanbaru
"Kami tidak akan bisa lagi berladang berpindah dan mendapatkan unsur hara dengan cara membakar dedaunan, rumput dan kayu kering, maka ajari kami modernisasi pertanian padi gunung agar bisa berladang menetap dan tetap mendapatkan unsur hara," ungkapnya.
Dirinya melanjutkan, hutan akan habis sehingga pihaknya tidak akan bisa lagi mencari madu di hutan, maka masyarakat adat minta tolong kepada pemangku kebijakan IKN Nusantara untuk mengajari teknik budi daya madu.
Masyarakat adat juga sudah terbiasa berburu babi di hutan, ketika kelak hutan menipis, tentu ruang gerak berburu babi akan sempit, untuk itu dirinya minta tolong dibantu bagaimana caranya beternak babi yang baik dan benar.
Rotan, bambu, bahan obat herbal di hutan pun akan lenyap, sehingga pihaknya minta dibantu menyediakan sebuah kawasan untuk budi daya rotan, bambu, daun palm yang biasa untuk membuat seraung, untuk bungkus ketan serta ekosistem hayati lainnya.
"Hadirnya berbagai perusahaan raksasa di masa lalu saja, kami sudah kehilangan hutan. Semua hutan berubah menjadi kawasan perusahaan. Bagaimana nasib kami jika tidak ada lagi hutan dengan hadirnya IKN Nusantara," ungkap Helena.
Baca Juga: Kawasan IKN Nusantara Bakal Ditanami Tumbuhan Endemik dari 34 Provinsi Indonesia
Helena mengaku tidak menolak modernisasi, namun ia minta tolong pemerintah untuk mengajari modernisasi sesuai dengan kearifan lokal bagi warga setempat.
Berita Terkait
-
Mentan Langsung Sidak Bulog dan PIHC, Begitu Tiba dari Yordania
-
Bali Mau Jadi Seperti Israel? Gubernur Koster Usulkan Revolusi Pertanian Berbasis Teknologi!
-
Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi, Pengamat Menyatakan Publik Layak Memberikan Apresiasi
-
Tuntut Penyelesaian Konflik Tambang Muara Kate, Kantor Gubernur Kaltim Digeruduk
-
Hari Hutan Sedunia, Pertamina Perkuat Program Hutan Lestari untuk NZE 2060
Tag
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Farid Nurrahman tentang Jembatan Mahakam 1: Jika Melewati Umur Strukturnya, Harus Dibangun Baru
-
64 Ribu Wisatawan Kunjungi IKN, Balikpapan Jadi Titik Transit Utama
-
Pertamina Gandeng Bengkel Resmi untuk Tangani Motor Berebet di Bontang
-
Tak Perlu Jauh-jauh, Liburan Seru Saat Long Weekend Bisa Dinikmati di Samarinda
-
Tahap II Pembangunan IKN Dimulai, Pemerintah Gelontorkan Rp 48,8 Triliun dari APBN