Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di IKN Nusantara Beri Dampak ke Sektor Ekonomi Kaltim

SuaraKaltim.id - Kepala Kantor Perwakilan Kalimantan Timur (Kakanwil Kaltim) BI Ricky Perdana Gozali menyebut, dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru sudah terasa.

Ia menegaskan hal itu terasa, khususnya di sektor ekonomi. Pernyataan itu ia sampaikan belum lama ini.

"Survei khusus untuk menghitung dampak pembangunan IKN di Kaltim memang belum kami lakukan, pihak lain juga belum melakukan, namun dampak ekonomi secara umum sudah bisa kita rasakan," ujarnya, melansir dari ANTARA, Senin (15/8/2022)

Ia menjelaskan, dampak yang sudah bisa dirasakan itu antara lain soal investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN Nusantara seperti Bendungan Sepaku-Semoi di Sepaku.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca di Kaltim 15 Agustus 2022, Diperkirakan Hujan Lebat Disertai Kilat atau Petir Terjadi di Siang dan Malam

Katanya, pembangunan infrastruktur tersebut hingga kini masih terus berlanjut. Pembangunan tersebut katanya melibatkan banyak tenaga kerja.

"Sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja," jelasnya.

Namun, ia mengaku ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Yakni, ketersedoaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Alasannya, karena pembangunan IKN membutuhkan ribuan pekerja.

Menurutnya, jika pembangunan tersebut tidak diimbangi dengan kecukupan kebutuhan pokok, maka bisa menyebabkan inflasi tinggi.

"Saat ini saja, baru dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung IKN, Kaltim sudah mengalami inflasi, itu karena kita memang belum siap, makanya kita optimalkan peran TPID (tim pengendali inflasi daerah) agar inflasi dapat dikendalikan," ujarnya.

Baca Juga: BMKG Deteksi 73 Sebaran Titik Panas di Kaltim, Terbanyak di Kutai Timur

Dalam upaya mengendalikan inflasi, ia mengapresiasi Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota, karena telah menguatkan kerja sama melalui kesepakatan government to government (G2G) dan Business to Business (B2B).