Karena Ini, DP3 Bantu Keluhan Petani di Balikpapan yang Tak Bisa Beli Pupuk Subsidi

SuaraKaltim.id - Datangnya keluhan dari para petani cabai di Kota Balikpapan terkait mereka yang tak bisa membeli pupuk subsidi karena terkendala pada penggunaan aplikasi, juga mendapat perhatian dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan.

Kepala DP3 Kota Balikpapan, Heria Prisni membenarkan adanya keluhan dari para petani cabai ini, dalam pengisian di aplikasi yang berhak menerima pupuk subsidi, para petani cabai ini masuk dalam kategori holtikultura tidak dipisah-pisah.

“Cuma waktu itu rencananya waktu mengisi itu tanaman holtikultura, sehingga otomatis disetop sama aplikasi, karena kategori holtikultura tidak mendapat pupuk subsidi,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (19/10/2022) 

Dia menambahkan, untuk membeli pupuk subsidi harus melalui aplikasi. Setelah itu mereka mendapatkan kartu tani.

Sementara waktu mendapat pertama hanya menulis kategori holtikultura tidak merinci, sedangkan di aplikasinya harus merinci, misal petani cabe, petani sayuran dan buah- buhan.

“Kami usulkan untuk yang cabai itu diubah kembali di aplikasi, kasihan petani cabai. Kami minta untuk revisi kategorinya yang tadinya tidak dipisahkan jadi pisahkan, supaya petani cabai, bawang merah dan padi dapat pupuk bersubsidi,” akunya.

Katanya lagi, para petani ini sudah 2 bulan menggunakan pupuk nonsubsidi. Sementara, harganya 3 kali lipat dari harga pupuk subsidi.

“Kami juga mengajak mereka para petani untuk membuat pupul di RPH kami, satu kelompok tani ada 20 orang,” sambungnya.

“Proses pembuatannya bisa 2 sampai 3 minggu, dimana pemanfaatan pupuk organik makin banyak digunakan makin bagus, tapi ada tahapan misalnya 3 kali penyiraman yang pupul kimia dan kompos itu tidak dibatasi karena akan menyuburkan tanah,” jelasnya.

Baca Juga: Divonis Bebas, 4 Terdakwa Peredaran Pupuk Ilegal Sujud Syukur

Di Balikpapan ini ada 4 ribu petan, dan mereka belum bisa memakai pupuk subsidi. Makanya diusulkan untuk revisi yang petani tanam cabe padi bisa dapat.

Alasannya, karena ketentuan dari pusat komoditi itu yang bisa masuk, ada juga padi, jagung, kedelai bawang merah, dan cabai.

“Kalau dulu mereka masuk holtikultura ini kita pecah, sehingga bisa langsung terinci,” akunya.

Untuk diketahui, Pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Hal tersebut dilakukan dengan digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi yang dimulai dari hulu ke hilir.

Dia mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk revisi Permentan Nomor 41 Tahun 2021, penyempurnaan data dan sistem, hingga pengelolaan dan pengawasan kebijakan subsidi pupuk.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Pupuk Bersubsidi juga mendukung Soft Launching Implementasi Aplikasi Rekan yang digelar di Bali (18/07/2022). 

Acara tersebut merupakan langkah awal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi penebusan yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Bali merupakan wilayah pilot project pertama.

“Pemerintah terus berupaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan Pupuk Bersubsidi, juga penyusunan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud.

Selain pupuk bersubsidi, aplikasi Rekan juga nantinya dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil. Deputi Musdhalifah berharap penebusan pupuk bersubsidi secara digital ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem pendataan petani yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.

Kemudian, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Mohammad Hatta yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa sistem digitalisasi tata kelola pupuk bersubsidi ini juga sekaligus merupakan bentuk antisipasi dampak yang berasal dari dinamika dunia seperti geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tantangan geopolitik antara Rusia dengan Ukraina berdampak besar bagi sektor pertanian salah satunya mengganggu rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang mana salah satunya pada harga dan ketersediaan bahan baku pupuk.

“Salah satu rekomendasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi adalah digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi dalam hal ini dilakukan pengembangan sistem Rekan yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia berbasis e-RDKK yang terintegrasi dengan sistem e-Verval,” kata Direktur Mohammad Hatta.

Selanjutnya, Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menambahkan bahwa perbaikan kriteria petani adalah bagian dari persyaratan pelayanan untuk menentukan siapa pengguna layanan pupuk bersubsidi.

“Nah, apa yang sedang kita laksanakan hari ini adalah terkait dengan pemenuhan 12 komponen standar pelayanan publik, dan aplikasi Rekan harus dapat menjawab komponen tersebut sebagai pemenuhan atas ketentuan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik” kata Komisioner Yeka.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada, Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky, dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden Bustanul Arifin.