SuaraKaltim.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeker dugaan kasus suap tambang batu bara ilegal di Bumi Mulawarman yang melibatkan Ismail Bolong. KPK katanya bakal melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya, Senin (14/11/2022) kemarin. Ia menuturkan, sebagai lembaga anti korupsi, KPK tegaskan wajib sensitif terhadap isu-isu tersebut.
Ia menegaskan, KPK tidak boleh bekerja seperti layaknya penjaga gawang. Hanya menunggu bola datang.
Ia melanjutkan, KPK akan menindaklanjuti dugaan korupsi penambangan ilegal di Kaltim tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Sebab, jika menunggu laporan, hal itu selain akan membebani masyarakat karena harus menyertakan data-data yang lengkap.
“KPK akan bergerak tanpa menunggu laporan dari masyarakat,” ujarnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (15/11/2022).
Tak cuma Nawawi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikir juga memberikan tanggapan. Ia menuturkan, masyarakat juga tetap dipersilahkan untuk melapor terkait dugaan korupsi. Tidak terbatas hanya dugaan suap penambangan batu bara ilegal di Kaltim.
“Siapa pun yang melapor korupsi ke KPK, pasti kami tindak lanjuti,” katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan, bagi masyarakat yang melapor harus membawa data atau dokumen awal. Hal itu penting demi memudahkan KPK untuk menindaklanjuti aduan dugaan korupsi yang diterima.
Untuk diketahui, dugaan tambang ilegal didalangi mantan anggota Satuan Intelkam Polres Samarinda Aiptu Ismail Bolong mencuat dan ramai beredar di publik.
Dalam video viral pertama yang beredar luas, Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin di Kecamatan Marang Kayu, Kukar, Kaltim. Dari aktivitas melanggar hukum itu, Ismail Bolong mengaku meraup keuntungan fantastis. Dia berhasil mendapat cuan sekira Rp 5-10 miliar setiap bulan.
Untuk memastikan aktivitasnya aman, Ismail Bolong mengaku sudah berkoordinasi dengan pejabat tinggi di kepolisian dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Uang disetor pada September 2021 sebesar Rp 2 miliar, Oktober 2021 Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar. Total uang yang dia setor untuk koordinasi itu sebesar Rp 6 miliar.
Dalam video kedua, Ismail Bolong mengklarifikasi pernyataanya dalam video pertama. Ismail Bolong mengaku saat membuat pengakuan di video pertama dalam tekanan mantan Karo Paminal Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri Brigjen Hendra Kurniawan.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf ke Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto disebut menerima aliran dana dari aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
Meskii begitu, dalam video ketiga yang beredar luas di masyarakat, memperlihatkan Ismail Bolong tengah menghadang patroli petugas dari KPHP Santan di lokasi tambang batu bara. Lokasi tersebut merupakan area kehutanan yang dilarang untuk di tambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
Terkini
-
Peserta Haji Kaltim yang Wafat Tahun Ini Meningkat Akibat Cuaca Ekstrem
-
BRI Raih Best Private Bank di Indonesia Versi Global Private Banker di Singapura
-
Layanan BRImo Makin Diapresiasi Nasabah, Buka Rekening Makin Mudah
-
BRI Melayarkan Bank ke Laut, Teras Kapal Jangkau 27 Pulau di Indonesia
-
Perkuat Akses Hunian Terjangkau, BRI Optimalkan Pembiayaan Perumahan hingga Pelosok Negeri