Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Sabtu, 19 November 2022 | 14:00 WIB
KPK perkenalkan Direktorat AKBU yang terbilang baru kepada jurnalis melalui diskusi media di Kaltim. [kaltimtoday.co]

“Biasanya izin lokasi. Meikarta itu juga karena izin lokasi mendirikan bangunan. Lainnya juga ada penyuapan terkait pengesahan APBD. Kalau APBD itu mungkin karena ijon pengadaan barang dan jasa,” tambah Linda.

Lebih lanjut, untuk penetapan APBD biasanya ada indikasi dari pelaku usaha untuk memberi ijon. Kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelaku usaha juga memberikan ijon. Sementara soal perizinan, pelaku usaha juga minta prosesnya dipercepat.

“Ijon itu misalnya seperti ini, tahun depan kegiatan pengadaan barang dan jasa apa saja. Umpamanya ada perusahaan A yang akan dimenangkan, tapi perusahaan itu memberi DP di awal. Itu contoh ijon proyek,” lanjutnya.

Linda mengakui, hampir di semua provinsi ada permasalahan terkait dugaan penyuapan. Direktorat AKBU juga masih melakukan diskusi dengan seluruh provinsi. Permasalahan yang ditemukan pun banyak yang mirip.

Baca Juga: Kontingen PPU Kecelakaan Dalam Perjalanan ke Berau, Ada yang Patah Tulang

“Mayoritas sektornya ada di infrastruktur dan keuangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sudah melakukan beberapa kajian dan itu yang paling rawan,” tandasnya.

Load More