Sulawesi Potensi Jadi Penyuplai Logistik dan Bahan Bangunan IKN Nusantara

SuaraKaltim.id - Pulau Sulawesi berpotensi jadi daerah mitra untuk menyuplai berbagai logistik ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dari makanan maupun berbagai bahan pembangunan fisik.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN Diani Sadiawati belum lama ini.

"Pulau Sulawesi memang punya potensi sangat besar karena bisa menyuplai bahan pangan dan berbagai kebutuhan untuk pembangunan," ujarnya, melansir dari ANTARA, Rabu (23/11/2022).

Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara membutuhkan dukungan dari berbagai daerah dan pulau di sekitarnya. Apalagi, Sulawesi sebagai pulau terdekat dengan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim), tentu memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunannya.

Pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari provinsi lain sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan yang sangat terbuka untuk peluang kerja sama.

"Apalagi sudah ada MoU antara Kadin pusat dan Kadin daerah," katanya.

Dia melanjutkan, koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dilakukan untuk memberdayakan pengusaha lokal, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan di IKN.

Otorita IKN sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN, katanya, diberikan kewenangan khusus, antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan maupun pengembangan IKN.

Dia yang juga Ketua Pokja Hukum dan Kelembagaan UU IKN 2019-2022 Kementerian PPN/Bappenas ini menjelaskan, daerah mitra adalah daerah tertentu yang ada kaitannya untuk mendukung prasarana pembangunan di IKN.

Baca Juga: Ketika Jokowi Terlibat Pilih Sosok Capres 2024, Anies Baswedan Dikhawatirkan Bakal Setop Proyek IKN Nusantara

Dalam kesempatan yang sama, Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan, IKN tidak menutup kemungkinan untuk kerja sama dengan daerah di luar Kalimantan.

"Terdapat delapan sektor yang dapat dikerjasamakan, yakni klaster industri, klaster ekowisata, sistem logistik dan konektivitas, energi dan ketenagalistrikan, SDM dan ketenagakerjaan, pertanian dan ketahanan pangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya air," lugasnya.