Babak Baru Kasus Suap Tambang Ilegal di Kaltim, Anak dan Istri Ismail Bolong Terlibat

SuaraKaltim.id - Anak Ismail Bolong dikabarkan sebagai seorang direktur. Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto.

Dibeberkan pula soal peran istri dari Ismail Bolong dalam kasus suap tambang ilegal batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yang terungkap beberapa waktu ini. Yah untuk diketahui kasus suap tambang ilegal di Kaltim terkuak kepermukaan dari video pengakuan Ismail Bolong.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap istri dan anak Ismail Bolong dilakukan pada Kamis (01/12/2022). Diklaim, istri dan anak Ismail Bolong diperiksa untuk menerangkan kasus suap tambang ilegal di Kaltim.

"Anaknya sebagai Dirut, istrinya yang melakukan transaksi," katanya dilansir Jumat (02/12/2022).

Sebelumnya, ia mengklaim telah meningkatkan status pekara kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan unsur pidana dalam kasus ini.

Ismail Bolong Mangkir dari Penyidik

Pada Selasa (29/11/2022) lalu, Ismail Bolong kembali mangkir dari panggilan penyidik. Kuasa hukumnya menyebut alasannya Ismail Bolong tak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan karena sakit.

"Yang bersangkutan alasannya sakit," ungkapnya, Selasa (29/11/2022).

Di sisi lain, Pipit menyebut anak Ismail Bolong rencananya akan diperiksa pada Kamis (1/12/2022). Anak Ismail Bolong itu diperiksa selaku direktur utama perusahaan.

Baca Juga: Proyek Pembangunan Fisik IKN Diyakini Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kaltim

"Anaknya sebagai Dirut-nya katanya di dalam perusahaan," ujar Pipit.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengklaim bahwa pihaknya tengah memburu Ismail Bolong. Dugaan terkait adanya setoran uang bisnis tambang ilegal ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto ini menurutnya akan didalami lewat pemeriksaan terhadap Ismail Bolong.

"Tentunya kami mulai dari Ismail bolong dulu, nanti dari sana lalu kita periksa. Karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya," kata Sigit di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2022).