Hadi Tjahjanto Jamin Tak Ada Pungli, Penerapan Jual Beli Tanah di IKN Pakai Cara Ini

SuaraKaltim.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan pada Rabu (22/02/2023) kemarin. Kunjungan menteri itu memberikan pengarahan kepada para kepala kantor pertanahan ATR/BPN kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus meresmikan secara simbolis kantor pertanahan Kabupaten Kukar. 

Kepada jurnalis media ini, Hadi menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pungutan liar (Pungli) dari oknum yang tidak bertanggungjawab dalam kepengurusan pertanahan. Ia tekankan kepada masyarakat, agar berani melaporkan ke kantor pertanahan (Kantah) jika menemui pungli tersebut. 

Hal itu diungkapkan Hadi saat menyapa masyarakat yang mendapatkan pelayanan di kantor pertanahan ATR/BPN Kota Balikpapan.

"Silahkan bapak lapor ya jika menemui pungli atau jika ada calo. Jika mengalami kesulitan silahkan menemui petugas di kantor ini," terang Hadi, dikutip Kamis (23/02/2023). 

Baca Juga: Berkaos Cokelat, Jokowi Kembali Tinjau Persemaian Mentawir di Kaltim

Hadi juga mengingatkan kepada para kepala kantor pertanahan untuk meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat. Terutama dalam mendukung transformasi digital. Pelayanan elektronik saat tengah digencarkan ATR/BPN.

"Kita sudah memiliki empat layanan elektronik. Pertama layanan menanyakan informasi, SKPT Online, zona nilai tanah, dan terkait dengan hak tanggungan. Sudah mengurangi antrean masyarakat 40 persen," tegasnya. 

Terbaru terkait jual beli tanah yang juga sudah bisa dilakukan secara elektronik. Setiap kantor bahkan diminta untuk menyediakan petugas di setiap pelayanan elektronik. 

"Setiap kantor menyediakan ruangan khusus untuk mengedukasi masyarakat. Jelas manfaat pungli tidak ada, masyarakat akan terlayani tepat waktu, karena akan terlihat berhenti dimana. Dan tentu akan menikmati layanan itu dengan baik," jelas Hadi. 

Adanya jual beli tanah elektronik itu merujuk pada dikeluarkannya aturan penggunaan sertifikat tanah elektronik. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan aturan penggunaan sertifikat tanah elektronik.

Baca Juga: Minta Seluruh Pihak Tak Ragukan Konsep Lingkungan IKN Nusantara, Jokowi: Ada 20 Juta Bibit Pohon

Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dalam sertifikat tanah elektronik nantinya akan menggunakan hash code, QR Code, single identity, serta akan dijelaskan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik dari kewajiban dan larangannya, menggunakan tanda tangan elektronik serta bentuk dokumen yang elektronik.