Blak-blakan, Jokowi Beberkan Alasan Pemindahan IKN dari Jakarta ke PPU

SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan, alasannya memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara (PPU) yang ada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Ia mengatakan, pemindahan itu  untuk melahirkan pola pikir dan pola kerja baru guna membentuk sumber daya manusia (SDM) yang bisa bersaing dengan negara lain.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Istighosah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan (kalsel), pada Jumat (17/03/2023).

Ia menilai, kalau tidak ada keberanian untuk melakukan perubahan (memindahkan) maka Indonesia akan terus menjadi negara berkembang, bukan negara maju.

Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Angkat Bharada E Jadi Jendral Gantikan Posisi Ferdy Sambo

“Sehingga kalau kita tidak memunculkan cara-cara baru dalam bekerja, tidak memunculkan sebuah pola pikir baru dalam kita berkompetisi ya kita akan kalah dan terus akan menjadi negara berkembang,” katanya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Jokowi mengungkapkan, banyak negara di Asia hingga Amerika Latin yang masih berstatus negara berkembang sejak 70 tahun lalu. Menurutnya itu terjadi karena tidak ada keberanian untuk melakukan perubahan.

“Terus hanya menjadi negara berkembang karena tidak berani mengubah dirinya, mengubah SDM-SDMnya dengan cara-cara kerja baru dan bekerja keras mengubah pola pikir,” ujarnya.

Apalagi, menurutnya saat ini antarnegara saling bersaing untuk menjadi yang terdepan. Mereka juga saling berebut investasi untuk mengembangkan negaranya.

Kondisi global yang semakin sulit itulah yang membuat Jokowi akhirnya memutuskan untuk merealisasikan pemindahan IKN bernama Nusantara tersebut.

Baca Juga: Jadi Rival di Pilpres 2019, Sekarang Prabowo Malah Bersyukur Jadi Menterinya Jokowi

Namun, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, kalau rencana pemindahan ibu kota tersebut bukan baru muncul sekarang, melainkan sudah sejak era Presiden Soekarno.