Ketua DPRD Bontang Minta Pemkot Tak Tambah Honorer

SuaraKaltim.id - Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta pemerintah tak lagi menambah beban keuangan daerah dengan merekrut pegawai honorer tahun ini.

Andi Faiz- sapaan akrabnya mengatakan, sejumlah pegawai honorer saat ini banyak yang lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Posisi yang kosong saat ini diharapkan tak lagi diisi dengan orang baru.

Menurut Andi Faiz, Pemkot sering melanggar komitmen mereka terkait rekrutmen pegawai honorer. Pada 2021 lalu, pemerintah berjanji tak menambah pegawai belakangan penerimaan besar-besarn dilakukan secara diam-diam.

“Sudah jangan ditambah lagi. Beban belanja pegawai kita besar, jangan sampai saat keuangan seret kita tak bisa menggaji,” ujar Andi Faiz melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (10/09/2023).

Dia menilai, kondisi keuangan daerah saat ini memang tengah dalam posisi yang bagus karena dana transfer pusat meningkat.

Namun, pemerintah jangan lalai dengan kondisi ini. Sebab, sewaktu-waktu keuangan dari pusat bisa berubah seperti 2019 silam.

“Kita harus lebih bijak lah dalam penggunaan keuangan daerah ini,” ungkapnya.

Asumsi penerimaan APBD Bontang di semester kedua tahun ini berkisar Rp 2,5 triliun. Nilai fantastis itu kali pertama terjadi sejak Kota Bontang berdiri otonom. 

Namun, mirisnya cuan yang melimpah itu bukan karena kerja pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi melainkan dana transfer pusat yang meningkat. 

Baca Juga: 5 Poin Penting RUU ASN, Nasib Honorer hingga Wacana PPPK Mendapat Pensiun

Hingga saat ini Kota Bontang bergantung 70 persen lebih dari dana transfer pusat. Uang dari pusat yang dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. 

"Miris sebenarnya karena tambahannya bukan karena kerja Pemda. Siapapun kepala daerahnya kalau begini pasti naik APBD," kata Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam baru-baru ini.