SuaraKaltim.id - Pemerintah memperkenalkan platform terintegrasi bernama Smart ASN (Aparatur Sipil Negara). Smart ASN akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pasalnya, budaya kerja baru di ASN sepenuhnya berbasis digital. Smart ASN diperkenalkan pada Rabu (25/10)/2023) dan diujicobakan pada 79 kementerian maupun lembaga.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut digitalisasi manajemen ASN menjadi salah satu bagian dari transformasi yang diatur di UU ASN terbaru yang bakal segera diundangkan
“Penerapan platform digital dalam manajemen ASN akan mendukung sistem kerja yang lincah dan kolaboratif menuju birokrasi berkelas dunia,” ujar Anas dikutip dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (26/10/2023).
Baca Juga: Kerja Sama PINS dengan CHT INFINITY Group Tawarkan Solusi Smart City bagi IKN
Ia mengatakan, digitalisasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pola kerja baru (New way of working) bagi ASN. Tentunya ini mendukung konsep/prinsip kota cerdas (smart city) di IKN pada 2024.
“Ibu kota negara akan berpindah pada 2024 dari Jakarta ke Nusantara. Seperti sering kali disampaikan Presiden Jokowi, ini bukan perpindahan fisik semata, tapi juga perpindahan paradigma dan budaya kerja, termasuk dari sisi digitalisasinya. Dan hari ini kita siapkan, kita mulai,” ucapnya.
Sistem digital manajemen ASN, lanjut Anas, mengintegrasikan segala aktivitas dan kinerja ASN. . Ia menyebut, belajar meningkatkan kompetensi, berkolaborasi.
"Ujungnya adalah berkinerja optimal. Itulah yang melandasi digitalisasi manajemen ASN,” sebutnya.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, Smart ASN sebagai platform digital pengelolaan ASN dihadirkan sebagai katalis dan terobosan (breakthrough) untuk meningkatkan semangat pelayanan dan pengelolaan ASN.
Baca Juga: Dekat dengan IKN, Babulu Jadi Daerah yang Sangat Rawan Bencana
Diungkapkan, birokrasi saat ini masih menghadapi tantangan ego sektoral terkait dengan kepemilikan aplikasi di tiap instansi. Masing-masing instansi pemerintah membuat sistem informasi sendiri dan tidak terkoneksi secara nasional.
Maka dari itu, dalam UU ASN yang telah disahkan memberikan mandat untuk mewujudkan platform digital yang terintegrasi, salah satunya melalui platform Smart ASN.
Pada 3 Oktober 2023, revisi UU ASN telah disetujui pemerintah dan DPR. Salah satu agenda transformasi yang diusung adalah digitalisasi manajemen ASN.
Tujuan digitalisasi manajemen ASN adalah untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan, dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, dan untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh.
Lebih jauh diuraikan, digitalisasi manajemen ASN dapat dilakukan salah satunya melalui penyediaan platform digital yang terintegrasi sehingga memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN.
“Komitmen dan kerja sama para pimpinan pada seluruh instansi pemerintah serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset merupakan puzzle penting untuk mendukung semangat percepatan transformasi ASN menuju birokrasi profesional dan berkelas dunia,” tuturnya.
Ia berharap, dengan platform digital pengelolaan ASN yang terintegrasi, dapat menjadi sebuah langkah awal menjawab tantangan yang ada.
“Sejalan dengan itu keberadaan platform SmartASN diharapkan dapat mengoptimalkan sistem manajemen ASN di setiap instansi pemerintah sehingga dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Smart ASN adalah platform yang menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, termasuk aktivitas belajar, mencari mentor dan coaching, berkolaborasi, memberikan dan menerima umpan balik, serta pengembangan talenta dan aspirasi karier.
“Soft launching SmartASN hari ini mengawali proses piloting penggunaan platform digital di 79 kementerian dan lembaga,” ungkapnya.
Piloting ini merupakan bentuk tindak lanjut dan perluasan dari piloting kepada empat instansi pemerintah pusat yang telah dilakukan pada 2022-2023.
Adapun ruang lingkup dari pelaksanaan piloting ini adalah penggunaan tiga modul platform digital, yaitu modul Media Sosial, Pembelajaran, dan Talenta.
Tujuan dari pelaksanaan piloting ini adalah untuk melihat user experience dalam penggunaan platform untuk membantu ASN dalam pengembangan kapasitas, pengembangan talenta dan suksesi, serta berkolaborasi dalam dan lintas instansi.
“Piloting ini sekaligus untuk mendapatkan user feedback terhadap penggunaan platform dan mengukur dampak penggunaan platform dalam pengelolaan ASN,” lugasnya.
Berita Terkait
-
IKN Bakal Mangkrak Buntut Prabowo Stop Anggaran Infrastruktur Baru? Rocky: Pukulan Bagi Jokowi
-
Menkum Supratman Bocorkan Kapan Prabowo Pindahkan Ibu Kota ke IKN
-
Kawal Pilkada Serentak 2024, Bima Arya Tegaskan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN
-
Bos OIKN Serahkan Masalah Kereta Tanpa Rel ke Anak Buah
-
Menteri PANRB Ajak Transformasi ASN melalui Teknologi dan Kolaborasi
Tag
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
Terkini
-
Isran Noor Serukan Pilkada Bersih di Tengah Gemerlap KALTIM ONE FESTIVAL
-
Mahasiswa Balikpapan Kampanye Tolak Politik Uang, Suarakan Demokrasi Bersih
-
Airpods Pro Gen 1 Berapa dan Spesifikasinya
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan