SuaraKaltim.id - Belakangan ini, berita wacana penggabungan Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selalu menghiasi surat kabar lokal, nasional, cetak maupun online. Sehingga, Bupati Berau Sri Juniarsih bersama lintas lembaga adat di wilayahnya menyatakan dengan tegas penolakan bergabung ke Kaltara.
Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan Berau tolak gabung ke Kaltara dan tetap ingin menjadi bagian kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu dia sampaikan dalam acara penandatanganan petisi penolakan oleh lintas organisasi masyarakat, lembaga, dan tokoh masyarakat Berau.
"(Menjadi wilayah kabupaten dari) Kalimantan Timur (itu) harga mati," tegasnya, dikutip Kamis (16/11/2023) dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Baca Juga: Catat! Ini 5 Pantai Pasir Putih Favorit di Kalimantan Timur
Dia menambahkan, apalagi, dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh, bahwa Berau memiliki prioritas sendiri di Kaltim. Hal itu juga seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Bumi Mulawarman.
"Hanya Berau yang memiliki potensi SDA luar biasa. Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan," ungkapnya.
Adapun, beberapa alasan yang cukup kuat yang diungkapkan Bupati Sri Juniarsih untuk menolak ajakan bergabung ke Kaltara, yaitu ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan Kaltim.
Kemudian, belanja APBD rutin maupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun. Jika bergabung dengan Kaltara, notabene APBD-nya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah kabupaten (Pemkab) akan sangat kesulitan.
"Dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah lebih besar sehingga tidak memungkinkan Berau berpisah dengan Kaltim," lanjutnya.
Baca Juga: Ciptakan Lingkungan Kondusif, Polres Berau Siaga Hadapi Pemilu 2024
Selanjutnya, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan juga diberikan kepada Berau.
"Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kalimantan Utara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kami," ungkapnya.
Meskipun ada penolakan terhadap penggabungan, Sri Juniarsih menekankan bahwa kerja sama antara Berau dan Kaltara masih mungkin dilakukan di berbagai bidang tanpa perlu bergabung.
"Kami masih bisa bekerja sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Kami mendukung, tetapi tidak bisa bergabung," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kembangkan Fasilitas Virtual Reality, BUMN Ini Hemat Miliaran Rupiah
-
Geledah Sejumlah Rumah Terkait Korupsi IUP di Kaltim, KPK Bongkar 4 Brankas
-
Kompak Korupsi, Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Anaknya Diperiksa KPK Hari Ini
-
Dukung Pengembangan Pendidikan dan Startup, Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke ITS Surabaya
-
Dukung Pendidikan Vokasi, Pupuk Kaltim Terima Penghargaan Kemenperin
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Jordi Onsu Terang-terangan Ngaku Temukan Ketenangan dalam Islam
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
Pilihan
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
-
Review DADOO: Nostalgia Game Ular Tangga yang Bisa Main Multiplayer Secara Online
-
Lucky Hakim Sebut Indramayu Daerah Termiskin & Bupatinya Terkaya di Jabar, Cek Faktanya
Terkini
-
Unik dan Sehat! Sporturism Kaltim Tawarkan Pengalaman Olahraga Sambil Petik Buah
-
Hadi Mulyadi: Pemprov Kaltim Terus Wujudkan Akses Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
-
Ekonomi Kaltim Tumbuh Stabil 5,52 Persen YoY, Sektor Listrik dan Gas Melonjak 18,74 Persen
-
Izin Kampanye di GOR Kadrie Oening Dihambat, Tim Isran-Hadi Protes Keras
-
Aroma Ketidakadilan di Debat Pilkada Kaltim? Tim Hukum Isran-Hadi Desak Transparansi KPUD