SuaraKaltim.id - Belakangan ini, berita wacana penggabungan Berau ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selalu menghiasi surat kabar lokal, nasional, cetak maupun online. Sehingga, Bupati Berau Sri Juniarsih bersama lintas lembaga adat di wilayahnya menyatakan dengan tegas penolakan bergabung ke Kaltara.
Dia mengungkapkan, ada beberapa alasan Berau tolak gabung ke Kaltara dan tetap ingin menjadi bagian kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu dia sampaikan dalam acara penandatanganan petisi penolakan oleh lintas organisasi masyarakat, lembaga, dan tokoh masyarakat Berau.
"(Menjadi wilayah kabupaten dari) Kalimantan Timur (itu) harga mati," tegasnya, dikutip Kamis (16/11/2023) dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Dia menambahkan, apalagi, dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh, bahwa Berau memiliki prioritas sendiri di Kaltim. Hal itu juga seiring dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Bumi Mulawarman.
"Hanya Berau yang memiliki potensi SDA luar biasa. Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan," ungkapnya.
Adapun, beberapa alasan yang cukup kuat yang diungkapkan Bupati Sri Juniarsih untuk menolak ajakan bergabung ke Kaltara, yaitu ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berpikir untuk berpisah dengan Kaltim.
Kemudian, belanja APBD rutin maupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun. Jika bergabung dengan Kaltara, notabene APBD-nya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah kabupaten (Pemkab) akan sangat kesulitan.
"Dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah lebih besar sehingga tidak memungkinkan Berau berpisah dengan Kaltim," lanjutnya.
Baca Juga: Catat! Ini 5 Pantai Pasir Putih Favorit di Kalimantan Timur
Selanjutnya, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan juga diberikan kepada Berau.
"Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kalimantan Utara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kami," ungkapnya.
Meskipun ada penolakan terhadap penggabungan, Sri Juniarsih menekankan bahwa kerja sama antara Berau dan Kaltara masih mungkin dilakukan di berbagai bidang tanpa perlu bergabung.
"Kami masih bisa bekerja sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Kami mendukung, tetapi tidak bisa bergabung," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Rabu 25 Februari 2026
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Selasa 24 Februari 2026
-
Bos Tambang Batu Bara di Kaltim Ditahan, Disebut Rugikan Negara Rp500 Miliar
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Selasa 24 Februari 2026
-
Jadwal Buka Puasa Ramadan di Samarinda, Senin 23 Februari 2026