SuaraKaltim.id - Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu apabila mendapat mandat rakyat sebagai Presiden RI hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia pun sudah menyiapkan 4 langkah konkrit untuk mewujudkan hal itu.
"Apa yang dilakukan adalah rekomendasi yang diberikan 2009 oleh DPR, antaranya satu membuat peradilan ad hoc, kedua mencari mereka yang hilang," kata Ganjar, mengutip Antara, Rabu (13/12/2023).
Menurut Ganjar, upaya menuntaskan kasus HAM di masa lalu dapat dilakukan lewat empat rekomendasi DPR untuk Presiden RI di tahun 2009. Pertama, merekomendasikan Presiden RI membentuk pengadilan HAM ad hoc.
Kedua, merekomendasikan Presiden RI serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 aktivis yang masih hilang. Lalu yang ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Diklaim Jadi Penerus Jokowi, Said Abdullah: Kalau Ada Pihak Lain yang Mencoba...
Sedangkan yang keempat, merekomendasikan pemerintah meratifikasi konvensi Anti-Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.
Capres nomor urut 3 itu juga mengatakan, korban kasus pelanggaran HAM perlu dilindungi terutama keluarganya. Sementara disisi lain, peradilan tetap harus jalan.
Saat debat pertama Capres yang digelar Selasa (12/12/) malam, Ganjar juga sempat mempertanyakan hal itu kepada kandidat lain, yakni Prabowo Subianto.
"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" ucap Ganjar dalam debat.
"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" lanjutnya.
Baca Juga: Soal Debat Capres dan Cawapres Malam Ini Bocor? Ini Kata KPU
Menanggapi pertanyaan Ganjar, Prabowo mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban. Ia lalu meminta agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dipolitisasi.
Berita Terkait
-
Nadin Amizah Berani Sentil Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza
-
Legislator PDIP 'Warning' Prabowo soal Evakuasi Warga Gaza, Singgung Negosiasi Turun Tarif Trump
-
Menteri Prabowo Masih Anggap Jokowi Sebagai Bos, PKS Wanti-wanti: Tak Boleh Ada Matahari Kembar
-
Sudah Ditemui Prabowo, Mardani PKS Puji Sikap Megawati dan PDIP Tetap Pilih di Luar Pemerintahan
-
Bantu Pelaku Usaha, Prabowo Akan Hapus Kuota Impor
Tag
Terpopuler
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Daftar Pemain Timnas Belanda U-17 yang Gagal Lolos ke Piala Dunia U-17, Ada Keturunan Indonesia?
- Titiek Puspa Meninggal Dunia
- Gacor di Liga Belanda, Sudah Saatnya PSSI Naturalisasi Pemain Keturunan Bandung Ini
- Eks Muncikari Robby Abbas Benarkan Hubungan Gelap Lisa Mariana dan Ridwan Kamil: Bukan Rekayasa
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Diwarnai Parade Gol Indah, Borneo FC Tahan Persib Bandung
-
Persija Terlempar dari Empat Besar, Carlos Pena Sudah Ikhlas Dipecat?
-
Momen Timnas Indonesia U-17 Gendong ASEAN Jadi Pembicaraan Media Malaysia
-
Terbang ke Solo dan 'Sungkem' Jokowi, Menkes Budi Gunadi: Dia Bos Saya
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Beresolusi Tinggi, Terbaik April 2025
Terkini
-
Dari Warung Kecil hingga Jutaan Rupiah, Berikut Kisah Sukses Warung Bu Sum Berkat Bantuan BRI
-
Adaptif di Era IKN, UMKM PPU Diminta Melek Digital
-
Gakkum KLHK Usut Kasus Hit and Run Penambangan Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul
-
Warga Ngeluh BBM Bermasalah, Pengamat Unmul Bongkar Dugaan Kebocoran Sistem
-
BBM Bermasalah, Pertamina Janji Buka Bengkel Gratis di 10 Daerah Kaltim