Civitas Akademika Unmul Turun ke Jalan, Awasi TPS untuk Cegah Kecurangan Pemilu 2024

SuaraKaltim.id - Civitas Akademika Universitas Mulawarman menyatakan sikap untuk melawan tiran kekuasaan demi menyelamatkan demokrasi Indonesia saat ini. Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Rektorat Unmul pada Rabu (07/02/2024).

Sikap tegas ini dipicu karena adanya putusan cacat etik MK yang memberi celah politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan pejabat daerah yang tidak transparan, hingga keberpihakan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.

Anggota Koalisi Dosen Unmul, HM Aswin menjelaskan, deklarasi tersebut diinisiasi oleh seluruh civitas akademika Unmul dari berbagai fakultas, termasuk dosen hingga mahasiswa yang hadir di sana.

"Kami ingin pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Pemilu kita harus legitimate, jangan sampai ada masalah di kemudian hari," jelasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (08/02/2024).

Lebih lanjut, pihak Unmul juga akan menurunkan sejumlah mahasiswanya untuk melakukan pengawasan di beberapa TPS yang ada di Samarinda nantinya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan saat pemungutan suara berlangsung.

"Mahasiswa akan kami turunkan untuk mengawasi beberapa TPS. Salah satunya fakultas hukum, ada relawan sekitar 62 orang yang nanti turun. Beberapa fakultas lain juga sama," tuturnya.

Terpisah, Castro selaku akademisi dosen Unmul juga menanggapi kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu adanya intimidasi terhadap suatu civitas akademika, yang tengah mengkritik kebijakan pemerintah.

"Siapapun yang masih punya kewarasan, pasti akan merespon. Karena diam dan membisu tidak menggambarkan posisi dia sebagai akademisi," tandasnya.

Berikut adalah lima poin pernyataan sikap dari Civitas Akademika Universitas Mulawarman:

Baca Juga: Pesan Suara Viral, Udin Mulyono Ngaku Siap Dilaporkan

1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi.
2. Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukanPresiden untuk anak dan keluarganya.
3. Meminta kepada seluruh aparatur negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam momentum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena itu harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan, dan kelompok tertentu.
4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.