Bawaslu Kaltim Persiap Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak

SuaraKaltim.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut semangat baru usai libur Lebaran dengan bersiap menyongsong gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto mengatakan, pihaknya akan mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan solidaritas dan kekompakan.

"Kami mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan solidaritas dan kekompakan demi menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman," ungkap Hari, melansir dari ANTARA, Kamis (18/04/2024).

Lebih lanjut, Hari berharap usai libur Lebaran ini, seluruh jajaran Bawaslu Kaltim selalu sehat dan tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Khususnya, dalam menyelesaikan Penanganan Hasil Perselisihan Perhitungan Suara (PHPU).

Baca Juga: BMKG: Titik Panas di Kaltim Tersebar di 6 Daerah, Waspada Karhutla!

Tak lupa ia berpesan mempersiapkan tahapan Pilkada selanjutnya. Ia pula menekankan pentingnya semangat baru dalam menghadapi tugas-tugas tersebut.

Apel pagi ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kaltim untuk meningkatkan semangat dan motivasi para pegawainya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilu mempersiapkan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Dengan semangat baru dan kekompakan yang solid, Bawaslu Kaltim optimistis dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya," seru Hari.

Untuk diketahui, sampai saat ini, Bawaslu Kaltim tengah mempersiapkan pengawasan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 secara serentak di wilayah tersebut.

"Bawaslu Kaltim telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi personel, sarana, maupun metode pengawasan. Ia mengatakan, para petugas pengawas yang ada saat ini sudah berpengalaman dalam mengikuti proses pemilu sebelumnya," kata Hari beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Sutomo Jabir Maju di Pilkada Bontang dengan PKB, Basri Rase Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Salah satu evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kaltim untuk menyiapkan penguatan pengawasan adalah terkait dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa titik yang dianggap bermasalah.