SuaraKaltim.id - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut realisasi penerapan peralatan, sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Kota Samarinda belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hal itu disampaikannya setelah mendengar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah TA 2023 dalam program prioritas Wali Kota Samarinda.
"Kita cek yang terutama adalah salah satu program prioritas pak wali kota itu kan yaitu program bantuan peralatan dan sarana, itu juga yang disampaikan waktu LKPJ nah yang kita dapatkan datanya ternyata masih banyak belum memenuhi standarisasi SNI," ujarnya, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin (29/04/2024).
Rohim membeberkan, meninjau dari data program belajar 12 tahun, ternyata masih banyak sekolah-sekolah yang peralatan dan sarana prasarananya belum memenuhi standarisasi.
Baca Juga: Sejarah Pembentukan Kaltim, Jadi Wilayah Pertama di luar Jawa Sumatera yang Gabung RI
Menurutnya, untuk mengukur target penunjang program ini saja harus diberikan penentuan berapa persen target yang bisa direalisasikan terlebih dahulu.
"Menurut kami mesti yang jadi ukuran itu kalau mau menunjang program belajar 12 tahun, berarti semua sekolah di Samarinda itu seluruhnya, karena kan di situ enggak sebut berapa persen tapi disebut bantuan saran prasarana 12 tahun berarti seluruh sekolah," katanya.
Rohim juga mengungkapkan, pada 2023 setelah memeriksa data kurang lebih baru 50 persen yang baru tersentuh dari bantuan yang dimaksud. Persentase angka itu pun terbilang masih rendah.
"Yang 2023 itu kita cek datanya paling kurang lebih baru 50 persen yang tersentuh dari bantuan itu,"ujar Rohim.
Melihat itu Abdul pun menyatakan akan menagih apa yang telah disampaikan oleh Walikota Samarinda mengenai bantuan terhadap seluruh sekolah, baik dari tingkat SD maupun SMP bahkan hingga PAUD harus memenuhi standar SNI peralatan khusus untuk sarana dan prasarana sekolah.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pengedar Sabu-sabu Seberat 1,52 Kilogram di Samarinda
Ia berharap, mengenai standar SNI itu bukan hanya sekedar pasar namun menjadi prioritas karena sekolah itu merupakan tempat manusia dididik.
Berita Terkait
-
Dilarang Sekolah, Bocah Perempuan Afghanistan Dipaksa Jadi Penenun Karpet
-
Gus Ipul Tegaskan Murid Sekolah Rakyat Tak Boleh Kerja Sampingan: Kebutuhan Ditanggung Negara
-
Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos
-
Tak Sekadar Olahraga, Sekolah Ini Gelar Fun Run Untuk Angkat Nilai Kebersamaan dan Solidaritas
-
Tuntut Penyelesaian Konflik Tambang Muara Kate, Kantor Gubernur Kaltim Digeruduk
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
Terkini
-
Dampak IKN, Babulu Diusulkan Punya Rumah Sakit Sendiri
-
Cuma Janji, Gaji Tak Dibayar, Karyawan RSHD Samarinda Mengadu ke Disnaker
-
650 Warga Kaltim Terdampak Dugaan BBM Tercemar, Pemprov Turun Tangan
-
Link DANA Kaget Aktif 17 April 2025: Siap-Siap Dapat Saldo Gratis
-
Maruarar Panggil AHY dan Basuki, Bahas Nasib Tower Hunian IKN