Ratusan Calon PPK Ikut Tes Wawancara, Wawasan dan Etika Jadi Perhatian

SuaraKaltim.id - Ratusan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Samarinda mengikuti tes wawancara untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda menekankan, aspek wawasan kepemiluan hingga etika peserta saat tes berlangsung.

Untuk diketahui, tes wawancara akan berlangsung selama tiga hari, mulai 11-13 Mei 2024. Tercatat, ada sekitar 129 orang yang mengikuti seleksi tersebut.

Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menjelaskan sejumlah aspek yang diperhitungkan oleh pihaknya agar bisa lolos menjadi anggota PPK. 

"Selain wawasan kepemiluan, etika mereka juga dinilai. Bagaimana cara berpakaian, menjawab pertanyaan, gestur, dan lain sebagainya," jelasnya disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (12/05/2024).

Baca Juga: 20 Petugas PPK dan 162 Petugas PPS Direkrut KPU PPU untuk Pilkada 2024

Tidak hanya itu, Firman bersama komisioner lainnya juga melihat aspek mental pada diri peserta saat mengikuti tes wawancara. Menurutnya, aspek tersebut juga penting ketika menghadapi sejumlah perwakilan partai politik dan juga pihak-pihak lain saat Pilkada.

"Mereka nanti akan menghadapi saksi-saksi partai, tentu mental juga harus siap. Kalau ditekan sedikit, jangan langsung ciut. Ini juga kami perhitungkan," paparnya.

Di tahun ini, Firman menyampaikan jika banyak peserta dari kalangan muda. Latar belakangnya pernah menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan, hingga anggota PPK di pemilu sebelumnya.

"Minimal 17 tahun ke atas. Karena kami akan mencari lima orang untuk setiap kecamatan. Karena Samarinda ada 10 kecamatan, jadi total 50 orang," tutur Firman.

Sejauh ini, untuk rekam jejak para peserta tidak ada masalah yang cukup berarti. Sebab, bisa saja KPU Samarinda menerima laporan dari masyarakat terkait kinerja peserta di Pemilu sebelumnya.

Baca Juga: Plaza 21, Dilema Hotel atau Parkir, DPRD Samarinda Inginkan Pemanfaatan Optimal untuk PAD

"Sampai sekarang belum ada laporan masyarakat yang masuk. Bisa saja peserta punya rekam jejak yang terafiliasi partai politik, ataupun masalah lainnya," bebernya.