Inflasi Berau Tembus 3,62%, Tertinggi di Kaltim, DPRD Tuntut Solusi Nyata

SuaraKaltim.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat, angka inflasi di Berau pada April 2024 mencapai 3,62 persen. Angka tersebut menjadikan kabupaten tersebut sebagai daerah dengan inflasi tertinggi se-Benua Etam. 

Mengenai inflasi ini, menurut Komisi II DPRD Berau selaku bagian yang membidangi ekonomi dan keuangan merupakan rapor buruk yang diterima Bumi Batiwakkal. Sebab, menjadi kendala bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dedy Okto Nooryanto dari fraksi Nasdem menyebut, tingginya angka inflasi di Berau tersebut perlu penangan serius oleh Pemkab dan organisasi perangkat daerah terkait. Sehingga nilai inflasi dapat ditekan.

"Harus ada solusi agar tidak terus meningkat," katanya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (20/05/2024).

Baca Juga: Golkar Kaltim Intensifkan Komunikasi Politik Pasca Penyerahan Formulir Bacagub Rudy Mas'ud ke PAN

Menurut pria yang akrab disapa Dedet itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan mengatasi tingginya inflasi yakni dengan meningkatkan hasil produksi serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Sebab, di pasaran beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan harga rerata berasal dari luar Berau, seperti beras yang didatangkan dari Sulawesi atau Jawa.

Lantaran harga yang tidak tetap dan dapat berubah-ubah setiap waktu atau fluktuatif, diakui Dedy, perlu dipertimbangkan oleh Pemkab dalam pendataan di lapangan, sehingga jika terjadi kenaikan dapat segera diminimalisir dengan pemenuhan bahan baku melalui pasar murah.

"Memang masalah harga, terutama bahan pokok itu harganya tidak tetap atau bersifat fluktuatif makanya perlu pendataan apa saja kebutuhan utama masyarakat yang mengalami kenaikan harga," jelasnya.

Dedy menduga, kenaikan harga tersebut bisa saja dipicu karena tingginya ongkos pengiriman. Karena stok atau hasil produksi beras yang masih bergantung dari luar daerah.

Baca Juga: Berau Siap Gelar Pemilu 2024, 65 PPK Dilantik dan Diminta Jaga Netralitas

Apabila tidak dilakukan hal yang demikian, maka dikhawatirkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Berau.

Ia mendorong Pemkab Berau turun ke lapangan dengan OPD terkait, guna mengetahui persoalan mengenai sistem pengiriman.

"Kalau bisa pemerintah daerah melakukan survei terkait persoalan tersebut," pungkasnya.