SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda secara resmi melantik 177 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Pihaknya menekankan bagi ratusan anggota tersebut, tidak ada yang boleh mengundurkan diri sampai pelaksanaan Pilkada selesai.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat saat menyampaikan pidato pelantikan anggota PPS di Hotel Mercure Samarinda pada Minggu (26/05/2024) kemarin.
"Kami tekankan tidak boleh ada yang mengundurkan diri, sampai pelaksanaan pemungutan suara selesai," ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (27/05/2024).
Firman menilai, jika ada anggota PPS yang mengundurkan diri di tengah tahapan Pilkada, tentu akan mengganggu proses kelancaran pelaksanaan kontestasi politik. Ini juga sebagai pembelajaran di pilkada sebelumnya, sebab KPU pernah menemukan anggota yang mengundurkan diri saat tahapan Pilkada sedang berjalan.
"Saat perekrutan pun, tidak ada yang menyatakan bahwa pekerjaan ini sebagai batu loncatan. Jadi saya berharap sekali, tidak ada yang mengundurkan diri di tengah jalan," tegasnya.
Sebagai informasi, 177 anggota PPS tersebut akan bertugas sesuai dengan wilayah kelurahannya masing-masing. Ada 59 kelurahan di Samarinda, dan setiap kelurahan akan diisi sebanyak tiga anggota PPS.
"Setelah ini akan ditunjuk ketua masing-masing kelompok, dan saya minta untuk mengkoordinir anggotanya dengan baik," jelasnya.
Di tengah pidatonya, Firman juga menekankan kepada ratusan PPS yang telah dilantik, untuk segara mengerjakan tugas terdekat yang harus mereka selesaikan. Terutama soal penyelesaian tahapan verifikasi faktual untuk bakal calon jalur perseorangan.
Baca Juga: Kandang Puyuh Jadi Sarang Sabu? Polresta Samarinda Amankan 111 Gram Sabu dan Seorang Pelaku
Pasangan bakal calon jalur perseorangan tersebut yakni Andi Harun dan Saparuddin, dengan total jumlah surat dukungan mencapai 61.750.
"Setiap kelurahan pasti ada. Tugasnya, mengecek kebenaran serta keabsahan setiap surduk yang telah diverifikasi administrasi oleh tim KPU," bebernya.
"Tugas lainnya yaitu melakukan pendataan pemilih, paling tidak di awal bulan. Karena jumlah pemilih di Samarinda bertambah menjadi 12.000 lebih, itu harus didatangi dan ditemui," tambahnya.
Ia juga berpesan kepada anggota PPS yang baru terjun di dunia kepemiluan, untuk senantiasa belajar dan berkomitmen dalam melaksanakan tupoksinya sebagai anggota PPS di tahun ini.
"Untuk anggota yang sudah lama, tolong berikan pembekalan serta pembelajaran bagi anggota yang baru, supaya bisa saling berkoordinasi dengan baik," tutupnya.
Berita Terkait
-
Regulasi Transportasi Bandara Samarinda Diperjelas, Taksi Online dan Ojek Diperbolehkan Masuk Tapi Ada Syarat
-
Verifikasi Surat Dukungan Andi Harun-Saparuddin Temukan Puluhan Dokumen TMS, KPU Samarinda Targetkan Rekap Hasil 29 Mei
-
KPU Balikpapan Lantik 102 Petugas Pemilu, Emban Amanah Pemutakhiran Data Pemilih
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
DPR Dorong Optimalisasi KIHT untuk Pasarkan Rokok Legal
-
DPR Tekankan Nilai Tambah Logam Tanah Jarang Harus Dinikmati di Tanah Air
-
1.000 Koperasi Terlibat, Pemerintah Perkuat Rantai Pasok MBG
-
Rote Ndao Jadi Garda Depan, PDIP Mantapkan Konsolidasi Selatan Nusantara
-
Tito: Pendidikan dan Inovasi Kunci Indonesia Keluar dari Middle Income Trap