8 Prinsip Pembangunan IKN Nusantara, Ada Rendah Emisi Karbon Hingga Akses Terjangkau

SuaraKaltim.id - Pembangunan di IKN Nusantara masih terus berprogres dan hingga Maret 2024 ini sudah mencapai sekira 74 persen.

Proses pembangunan kantor-kantor di IKN pun ditargetkan sudah selesai pada Agustus 2026 dan masyarakat sipil bisa mulai proses berpindah pada Juni 2024 mendatang.

Adapun Presiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) keseluruhan akan selesai dalam kurun waktu 15-20 tahun.

Sementara, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan tahap I IKN selesai di 2024. Lantas apa saja sebenarnya prinsip pembangunan dalam IKN Nusantara ini? Berikut penjelasannya:

1. Mendesain sesuai kondisi alam

Prinsip pertama dalam pembangunan IKN Nusantara adalah selaras dengan alam atau mendesain kota yang sesuai dengan kondisi alam.

Adapun pembangunan dari IKN ini terdapat lebih dari 75 persen atau sekira 256.142 Hektare yang menjadi ruang hijau.

Sementara, pembagiannya adalah 65 persen masih menjadi area yang dilindungi dan 10 persennya area produksi pangan.

2. Bhinneka Tunggal Ika

Baca Juga: Pemkab PPU dan Badan Bank Tanah Jalin Kerjasama, Tarik Investor ke Kawasan IKN

Bhinneka Tunggal Ika merupakan motto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.

Motto tersebut memiliki makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang menjadi prinsip pembangunan dalam IKN Nusantara ini.

Nantinya 100 persen ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain yang responsif gender dan inklusif.

3. Terhubung aktif dan mudah

Pembangunan di IKN Nusantara ini akan terhubung aktif dan mudah karena 80 persen perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif.

Penduduk kota ini dapat 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik.

Kemudian bisa datang sekira kurang lebih 50 menit untuk mendapat koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke  bandara strategis pada tahun 2030.

4. Rendah emisi karbon

Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100 persen kebutuhan energi IKN dan 60 persen penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung.

Pemerintah menargetkan adanya net zero emission untuk IKN di 2045 di kawasan seluas 256.142 Ha ini.

5. Sirkuler dan tangguh

Nantinya 10 persen dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan, 60 persen daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045 dan 100 persen air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035.

6. Aman dan terjangkau

Pemerintah menargetkan kota ini akan menjadi Ranking 10 besar kota paling layak huni  di dunia pada tahun 2045.

Pemukiman yang ada dan terencana di  kawasan 256.142 Ha ini memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045 seperti perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang.

7. Nyaman dan efisien melalui Teknologi

Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh PBB dan 100 persen konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk  semua penduduk dan bisnis. Termasuk 75 persen kepuasan dunia usaha atas layanan digital.

8. Peluang ekonomi untuk semua

Pemerintah menargetkan adanya 0 persen kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035 dengan pendapatan domestik regional bruto (PRDB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi dan Rasio Gini regional  terendah di Indonesia pada tahun 2045.

Kontributor : Maliana