Sudah Sejak 1995, Warga Rapak Indah Menanti Pembebasan Lahan dari Pemerintah

SuaraKaltim.id - Sejumlah warga di Jalan Rapak Indah, Samarinda, melayangkan aksi protes terkait pembebasan lahan yang sudah lama tidak mendapat kejelasan dari pemerintah setempat. Pasalnya, sudah puluhan tahun belum menemukan titik terang hingga saat ini.

Aksi protes tersebut dilakukan warga pada Sabtu (15/06/2024) kemarin, dengan cara memasang dua spanduk berukuran sedang di tengah jalan. Spanduk tersebut bertuliskan "Sekilas Info, Jalan Rapak Indah Belum Ada Pembebasan Lahan Sejak 1995, Hingga Sekarang 2024. Maka Dalam Waktu Dekat Akan Ada Penutupan".

Abdul Rasyid Jafri, salah satu warga yang memiliki lahan di daerah tersebut, menceritakan awal mula permasalahan itu bisa terjadi. 

"Tanah ini dulunya kami beli, punya saya kurang lebih 4,5 hektare. Sekitar 450 meter tanah saya yang dikenakan jalan ini," kata Abdul, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (17/06/2024).

Baca Juga: Bandara Naratetama Siap Diperluas, 274 Hektar Lahan Tambahan Diamankan

Pria berumur 64 tahun itu menjelaskan, jalan tersebut dibangun pada 1995 hingga 1997. Abdul merupakan orang pertama yang tinggal di daerah Jalan Rapak Indah, tepatnya pada 1998.

"Pemerintah langsung gusur, dan bangun jalan di sini. Tidak ada rundingan terlebih dahulu ke masyarakat," jelasnya.

Beberapa kali masyarakat yang terdampak berupaya untuk menagih pembebasan lahan terhadap pemerintah setempat. Baik itu provinsi maupun kota. Namun, Abdul mengatakan hanya janji-janji saja. 

"Ada 12 - 15 orang yang punya lahan di sini. Kurang lebih ada tiga kiloan jalan yang terkena," tambahnya.

Ia menyampaikan, tidak ada nominal target yang harus dibayarkan pemerintah kepada sang pemilik lahan. Paling tidak, pemerintah bisa merespon dan mau mengganti untung kepada masyarakat yang terdampak.

Baca Juga: Stok Hewan Kurban Aman di Samarinda, Pedagang Optimistis Omzet Capai Rp 3 Miliar

Sementara itu, Kuasa Hukum Warga Rapak Indah, Harianto mengaku sudah puluhan tahun berupaya menyurati instansi terkait untuk kejelasan lahan yang harus diganti pemerintah. Beberapa yang yang merespon, ada juga yang tidak.