SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-14 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (19/06/2024) kemarin. Agenda rapat itu adalah membahas tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim mengenai Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, yang telah diselenggarakan pada 3 Juni 2024.
"Penyampaian nota penjelasan RPJPD 2025-2045 ini bertujuan untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan," kata Hasanuddin, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (21/06/2024).
Pandangan umum mengenai Nota Penjelasan RPJPD Kaltim 2025-2045 disampaikan oleh delapan fraksi di DPRD Kaltim. Masing-masing fraksi diwakili oleh juru bicara yang membacakan pandangannya.
Salah satu fokus utama dalam RPJPD Kaltim 2025-2045 adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hasanuddin menekankan pentingnya memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, terutama dengan adanya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut.
Ia menekankan bahwa kualitas SDM harus ditingkatkan melalui pemerataan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik di seluruh Kaltim.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengapresiasi tanggapan dari delapan fraksi DPRD terhadap perencanaan RPJPD Kaltim 2025-2045.
Pemerintah setuju bahwa pembangunan IKN harus memberikan dampak positif pada pembangunan Kaltim secara keseluruhan.
Baca Juga: Balikpapan Banjir Tamu Jelang HUT RI di IKN, Hotel Bintang 4 dan 5 Hampir Penuh
"Dengan hadirnya IKN, pemerintah menginginkan agar penduduk Kaltim dapat berperan aktif sebagai talenta berkualitas yang berkontribusi dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi," jelasnya.
Ia menambahkan, target pembangunan desa mandiri diharapkan mencapai 52 persen pada tahun 2045, sebagai bagian dari upaya mendorong perkotaan dan pedesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ini merupakan bagian dari upaya mendorong perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan harapan kota dan desa akan maju secara inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?