SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-14 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (19/06/2024) kemarin. Agenda rapat itu adalah membahas tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim mengenai Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, yang telah diselenggarakan pada 3 Juni 2024.
"Penyampaian nota penjelasan RPJPD 2025-2045 ini bertujuan untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan," kata Hasanuddin, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (21/06/2024).
Pandangan umum mengenai Nota Penjelasan RPJPD Kaltim 2025-2045 disampaikan oleh delapan fraksi di DPRD Kaltim. Masing-masing fraksi diwakili oleh juru bicara yang membacakan pandangannya.
Salah satu fokus utama dalam RPJPD Kaltim 2025-2045 adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hasanuddin menekankan pentingnya memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, terutama dengan adanya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut.
Ia menekankan bahwa kualitas SDM harus ditingkatkan melalui pemerataan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik di seluruh Kaltim.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengapresiasi tanggapan dari delapan fraksi DPRD terhadap perencanaan RPJPD Kaltim 2025-2045.
Pemerintah setuju bahwa pembangunan IKN harus memberikan dampak positif pada pembangunan Kaltim secara keseluruhan.
Baca Juga: Balikpapan Banjir Tamu Jelang HUT RI di IKN, Hotel Bintang 4 dan 5 Hampir Penuh
"Dengan hadirnya IKN, pemerintah menginginkan agar penduduk Kaltim dapat berperan aktif sebagai talenta berkualitas yang berkontribusi dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi," jelasnya.
Ia menambahkan, target pembangunan desa mandiri diharapkan mencapai 52 persen pada tahun 2045, sebagai bagian dari upaya mendorong perkotaan dan pedesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ini merupakan bagian dari upaya mendorong perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan harapan kota dan desa akan maju secara inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Eco-Chic Day Jadi Gerakan Baru Puan Lestari untuk Kurangi Dampak Fast Fashion
-
Berawal dari Modal Rp2,7 M, Kasus Irma Suryani vs Istri Ketua DPRD Kaltim Berakhir SP3
-
Gubernur Rudy Mas'ud Sebut ASN Luar Daerah Bisa Isi Jabatan Strategis
-
Ribuan Warga Tertipu Ajang Lari Samarinda Half Marathon
-
BRI Dorong PMI Naik Kelas, Fokus Kembangkan Usaha Produktif di Daerah