SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-14 di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (19/06/2024) kemarin. Agenda rapat itu adalah membahas tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim mengenai Nota Penjelasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2025-2045.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, yang telah diselenggarakan pada 3 Juni 2024.
"Penyampaian nota penjelasan RPJPD 2025-2045 ini bertujuan untuk pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan," kata Hasanuddin, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (21/06/2024).
Pandangan umum mengenai Nota Penjelasan RPJPD Kaltim 2025-2045 disampaikan oleh delapan fraksi di DPRD Kaltim. Masing-masing fraksi diwakili oleh juru bicara yang membacakan pandangannya.
Salah satu fokus utama dalam RPJPD Kaltim 2025-2045 adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Hasanuddin menekankan pentingnya memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, terutama dengan adanya rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut.
Ia menekankan bahwa kualitas SDM harus ditingkatkan melalui pemerataan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik di seluruh Kaltim.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengapresiasi tanggapan dari delapan fraksi DPRD terhadap perencanaan RPJPD Kaltim 2025-2045.
Pemerintah setuju bahwa pembangunan IKN harus memberikan dampak positif pada pembangunan Kaltim secara keseluruhan.
Baca Juga: Balikpapan Banjir Tamu Jelang HUT RI di IKN, Hotel Bintang 4 dan 5 Hampir Penuh
"Dengan hadirnya IKN, pemerintah menginginkan agar penduduk Kaltim dapat berperan aktif sebagai talenta berkualitas yang berkontribusi dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi," jelasnya.
Ia menambahkan, target pembangunan desa mandiri diharapkan mencapai 52 persen pada tahun 2045, sebagai bagian dari upaya mendorong perkotaan dan pedesaan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ini merupakan bagian dari upaya mendorong perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan harapan kota dan desa akan maju secara inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Body Lotion di Indomaret untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Rawat Garis Penuaan
- 7 Rekomendasi Lipstik Transferproof untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp20 Ribuan
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 14 November: Ada Beckham 111, Magic Curve, dan Gems
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 6 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Pekerja Kantoran, Mulai Rp2 Jutaan
Pilihan
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
-
Catatan Gila Charly van Oosterhout, Pemain Keturunan Indonesia di Ajax: 28 Laga 19 Gol
-
Daftar 611 Pinjol Ilegal Terbaru Update Satgas PASTI OJK: Ada Pindar Terkenal
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
Terkini
-
5 Link DANA Kaget Terbaru di Hari Minggu, Saldonya Bernilai Rp499 Ribu
-
Belanja Pegawai Ditekan, Kutim Upayakan TPP ASN Tidak Terpangkas
-
Jaga Identitas di IKN, DPRD PPU Siapkan Payung Hukum untuk Adat Paser
-
Dugaan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Kaltim: MT Ditahan 100 Hari Tanpa Bukti Baru
-
Kutim Terjebak Warisan Lubang Tambang? Bupati ke KPC: Harusnya Jadi Sumber Penghidupan