SuaraKaltim.id - Kota Balikpapan akan menyiapkan sejumlah objek wisata untuk mendukung terlaksananya upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai daerah penyangga IKN, kota dengan luas 503,3 km² ini mempersiapkan sejumlah objek wisata untuk mendukung terlaksananya upacara kemerdekaan di IKN nanti.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Balikpapan Ratih Kusuma. Dia mengatakan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah fasilitas wisata dalam rangka pelaksanaan upacara di IKN Agustus mendatang.
“Tempat wisata kami siapkan, seperri wisata pantai, mangrove, kang bejo, kebun raya Balikpapan dan penangkaran,” ujar Ratih disadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (20/06/2024).
Dia mengklaim, masyarakat yang akan berkunjung ke Balikpapan pastinya akan pergi ke tempat wisata. Hal itu diduga sebagai alternatif setelah mendatangi IKN.
Baca Juga: Penampakan Lapangan Upacara IKN yang Ditinjau Jokowi, Sempat Dicibir Belum Layak Pakai
“Sehingga dibutuhkan tur guide dan menyiapkan wisata apa yang ada di IKN,” akunya.
Pihaknya juga akan mempromosikan sejumlah wisatawan, baik dalam dan luar negeri, yang mana akan menambah sejumlah atraksi.
“Nanti setiap akhir bulan ada pementasan pesona Balikpapan yang mengangkat kearifan lokal, misalnya di pantai manggar sudah ada,” sambungnya.
Untuk diketahui, target wisatawan di 2024 sekitar 2,5 juta kunjungan, pihaknya mengaku akan meningkatkan sejumlah fasilitas agar menarik wisatawan.
Sekedar informasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan meningkatkan peran pihak ketiga atau swasta dalam menambah potensi destinasi wisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kota Balikpapan.
Baca Juga: Kereta Tanpa Rel di IKN Bakal Dicoba Bulan Depan, Seperti Apa Bentuknya?
“Kami sangat mengapresiasi dan sangat bangga kalau swasta bisa menyediakan destinasi-destinasi baru,” sambatnya.
Menurutnya, selama ini pemerintah Kota Balikpapan memang menghadapi keterbatasan seperti minimnya anggaran. Selain itu, alasan tidak adanya aset Pemkot Balikpapan yang juga berpotensi dikembangkan sebagai sarana wisata baru.
“Kami juga telah berkomunikasi dengan pihak pengelola agar destinasi wisata dapat dikembangkan,” bebernya.
Di antaranya, pengelola objek wisata harus memenuhi standar sapta wisata. Sehingga tidak serta merta dilakukan penarikan tiket bea masuk.
“Karena memang kita tidak mungkin menyediakan atau menarik retribusi kalau kita tidak menyediakan sarana dan prasarananya,” terangnya.
Berita Terkait
-
Gelar Jajarans, Nagita Slavina Hadirkan Makanan khas Indonesia hingga Mancanegara
-
Hidden Game, Pesona Cafe Bernuansa Minimalis di Kota Jambi
-
Jambi Paradise, Destinasi Wisata Pilihan Keluarga
-
Melancong ke Jembatan Terindah di Jambi, Gentala Arasy
-
5 Destinasi Wisata Sejuk di Indonesia, Lengkap dengan Pilihan Outfit yang Menghangatkan
Tag
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
Tangan Kanan Bongkar Shin Tae-yong Punya Kendala di Timnas Indonesia: Ada yang Ngomong...
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan
-
Drama Praperadilan Tom Lembong: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Rekayasa Kesaksian Ahli
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
Terkini
-
Isran Noor Serukan Pilkada Bersih di Tengah Gemerlap KALTIM ONE FESTIVAL
-
Mahasiswa Balikpapan Kampanye Tolak Politik Uang, Suarakan Demokrasi Bersih
-
Airpods Pro Gen 1 Berapa dan Spesifikasinya
-
PublicSensum: Isran-Hadi Unggul Telak atas Rudy-Seno dengan Elektabilitas 58,6 Persen
-
Munawwar Sebut Anggaran Rp 162 Miliar untuk Bimtek Pemborosan: Banyak Prioritas Terabaikan