SuaraKaltim.id - Upacara 17 Agustis di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin dekat. Kabarnya, ada 2.000 orang yang akan terlibat dalam upacara kemerdekaan di IKN nanti.
Nusantara Airport, yang merupakan lapangan terbang VVIP IKN katanya harus siap pada 1 Agustus 2024. Namun, dari segala persiapan itu, terselip masalah lahan yang belum terselesaikan.
Melansir dari AyoBandung.co--Jaringan Suara.com, seorang warga bernama Mariam yang tinggal di lokasi Nusantara Airport, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengaku lahan garapannya sudah digusur meskipun dia belum mendapatkan ganti rugi.
"Nah, sekarang lahan hampir 4 hektar itu sudah digusur. Belum ada ganti rugi," ujar Mariam, dikutip Senin (24/06/2024).
"Sawit yang saya tanam habis, dan sampai sekarang belum ada pembayaran," tambahnya.
Mariam mengaku, tidak masalah dengan pembangunan bandara, namun dia berharap lahannya tidak digusur sebelum mendapat ganti rugi. Meski tidak memiliki sertifikat untuk 4 hektar lahannya, keluarganya sudah turun-temurun menguasai dan mengelola lahan tersebut sejak 1965 dengan alas hak berupa segel atau girik.
Keluarga Mariam pun terpaksa berkali-kali bersitegang dengan aparat. Lantaran, merasa diganggu terus-menerus.
"Pokoknya kami hanya ingin tanah kami dihargai. Kami tidak pernah diberitahu soal penggusuran ini. Waktu itu, ada yang mengaku mewakili kami tanpa sepengetahuan kami. Kami ingin mereka tahu bahwa inilah lahan warisan kami," ungkap Mariam.
Untuk diketahui, Bandara VVIP di IKN tergolong fasilitas krusial untuk upacara 17 Agustus nanti. Bandara ini dapat memotong jarak dan waktu tempuh ke IKN menjadi hanya 30 menit, dibandingkan dari Bandara Sepinggan Balikpapan yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di IKN.
Baca Juga: Hujan Lebat Tak Halangi Pembangunan IKN! BMKG Semai Garam 16 Ton ke Langit
Lahan yang pembebasannya masih terkendala bukan hanya di lokasi Bandara VVIP saja, melainkan tersebar di banyak lokasi.
Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, pada Kamis (13/06/2024) menyebut, setidaknya ada lima lokasi krusial pembebasan lahan, yaitu di area pengendalian banjir Sepaku, Masjid Negara, Jalan Tol 6A dan 6B, Tol 5B, dan Bandara VVIP.
Lahan-lahan tersebut memiliki persoalan masing-masing. Beberapa hektar masih berupa kawasan hutan dan aset dalam penguasaan pemerintah.
Pemerintah mengklaim sedang menyiapkan Paket Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus untuk pembebasan lahan-lahan tersebut.
PDSK Plus mengedepankan ganti rugi termasuk tanaman tumbuh dan relokasi lahan. Cara ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sekaligus melindungi hak warga.
Belakangan, sengkarut lahan di IKN kembali ramai dibicarakan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut persiapan pembangunan infrastruktur di IKN belum memadai.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Bejo, Sapi Seberat 1 Ton Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo di Samarinda
-
Kebijakan Ekspor Terpusat: Harga Sawit di Kutim Hancur saat Harga Pupuk Meroket
-
Disebut Terlibat Demo Protes Gubernur Kaltim, Wali Kota Samarinda Angkat Bicara
-
Berikut Ini 5 Pemenang Program BRI Debit FC Barcelona yang Siap Wujudkan Mimpi
-
Bahlil Minta KKKS Segera Beri PI ke Kaltim, Ingatkan Bisnis Hulu Migas Tak Dimonopoli