SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan kembali menjadwalkan tes urine di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wali Kota Bontang Basri Rase menyebut, penyelenggaraan penerintahan harus dipastikan bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Untuk jadwal masih disusun dan rencananya akan digelar mendadak tanpa ada satupun ASN atau tenaga honorer yang mengetahui.
"Kita akan lakukan lagi. Tahun ini nanti akan dijadwalkan. Tapi tetap pelaksanaannya rahasia. Kita harus pastikan ASN di Bontang bebas narkoba," ucap Basri Rase disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (28/06/2024).
Januari 2024 kemarin Pemkot Bontang melakukan pembaharuan kontrak terhadap tenaga honorer. Dari total 2.201 honorer saat itu didapat 2 orang positif dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hasilnya perpanjangan kontrak tidak didapat oleh kedua oknum tersebut.
Lebih lanjut, Basri memastikan, setiap pengguna yang ketahuan akan mendapatkan sanksi. Untuk tenaga honorer mendapat sanksi pemutusan kontrak.
Sementara ASN akan dikenakan hukukan disiplin sesuai dengan berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukannya.
"Pasti ada sanksi. Kita tidak main-main dalam pemberantasan narkoba," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis