SuaraKaltim.id - Pemerintah saat ini tengah menggodok insentif untuk melancarkan relokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Walaupun rinciannya belum final, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas optimistis, pemindahan ini bakal membawa perubahan positif dalam budaya kerja ASN, yang lebih adaptif terhadap teknologi dan lebih responsif terhadap tuntutan zaman.
Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi transformasi birokrasi menuju model yang lebih agile. Melansir dari AyoBandung.co--Jaringan Suara.com, menurut Azwar Anas, insentif untuk ASN yang pindah ke IKN akan mencakup percepatan kenaikan pangkat dan tambahan anggaran khusus.
Meskipun begitu, rincian angka pasti insentif tersebut masih dalam proses pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Selain itu juga, sedang dirumuskan secara rinci terkait insentif pemindahan ASN ke IKN bersama Menkeu.
Baca Juga: Jalan Menuju IKN Berlumpur, Pemotor Ini Viral Komat-kamit Berdoa di Samping Truk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan gambaran soal insentif untuk ASN yang pindah ke daerah 3T akan serupa dengan yang diberikan kepada dokter yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil.
Namun, meskipun sudah ada rencana untuk mengalokasikan insentif tersebut, Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih menahan diri untuk memberikan komentar lebih lanjut. Dia menyatakan, arahan lebih lanjut akan mengikuti koordinasi lebih lanjut dengan Menteri PANRB.
Untuk diketahui, relokasi ASN ke IKN direncanakan akan dilakukan secara bertahap, dimulai setelah Agustus mendatang. Pembangunan hunian untuk ASN sendiri dijadwalkan akan selesai pada bulan November, dengan target rampung untuk 47 tower.
Keputusan untuk memberikan insentif kepada ASN yang bersedia pindah ke IKN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong administrasi publik yang lebih merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, perlunya kejelasan mengenai rincian insentif ini menjadi perhatian utama bagi para ASN yang berpotensi untuk direlokasi.
Baca Juga: Air, Listrik, dan Internet di IKN Siap untuk 17 Agustus, Kata Menteri PUPR
Dengan demikian, meskipun rencana insentif sudah tersedia, proses perhitungan ulang dan koordinasi antara Menteri PANRB dan Menkeu masih menjadi langkah penting dalam memastikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam relokasi ini.
Berita Terkait
-
Gara-gara Ikut Kampanye, ASN Pemkab Bogor Dilaporkan Bawaslu ke BKN RI
-
Kemenperin: Insentif Bukan Hanya untuk EV, Tapi Juga untuk Hybrid
-
IKN Bakal Mangkrak Buntut Prabowo Stop Anggaran Infrastruktur Baru? Rocky: Pukulan Bagi Jokowi
-
Menkum Supratman Bocorkan Kapan Prabowo Pindahkan Ibu Kota ke IKN
-
Program Makan Bergizi Gratis Cuma Dongkrak PDB 0,06%, Sektor Pendidikan Rugi Rp27 Triliun
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sugianto Panala Putra Jawab Tuduhan Nadalsyah: Semua Itu Kebohongan
-
Bawaslu Barito Utara Nyatakan Tidak Ada Unsur Fitnah dalam Kampanye Sugianto Panala Putra
-
ITB dan OIKN Kembangkan Potensi Kreatif Gen Z di PPU dengan Workshop Konten Digital
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah