SuaraKaltim.id - Perusaan-perusahaan gang beroperasi di Benua Etam bakal digandeng oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk berpartisipasi mengentas kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Irhamsyah, saat berada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Jumat (23/08/2024) lalu.
Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan yang bekerja sama dengan perusahaan itu berupa membangunkan rumah layak huni bagi warga prasejahtera di Kaltim. Ia menyebut, program itu sudah berjalan sejak 2022 lalu.
"Program ini telah berjalan sejak tahun 2022 dan melibatkan berbagai perusahaan dalam pendanaannya dan program ini telah mencapai progres yang signifikan dari target yang kami patok," ujarnya, disadur dari ANTARA, Minggu (25/08/2024).
Sejak 2022 sampai 2024 ini, katanya, sudah ada 60 persen dari target 508 unit rumah yang dibangun oleh pihak perusahaan. Saat ini, sudah terealisasi sejumlah 321 unit rumah layak huni.
Baca Juga: Demokrat dan PDI-P Tak Gentar dengan Koalisi Besar: Isran-Hadi Dianggap Pemenang di Pilgub Kaltim
Untuk diketahui, rumah-rumah itu dibangun oleh 38 perusahaan dari berbagai sektor. Seperti, perbankan, perkebunan, pertambangan, BUMN, BUMD, hingga perusahaan jasa konstruksi.
Ia menambahkan, seluruh biaya pembangunan rumah ini ditanggung oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat, tanpa menggunakan dana Pemprov Kaltim. Selanjutnya, proyek pembangunan dilakukan oleh prajurit TNI di lingkup Koramil.
Rumah yang dibangun memiliki dua tipe, yaitu tipe 45 untuk rumah konstruksi kayu dan tipe 36 untuk rumah beton.
"Biasanya rumah yang sudah ditempati ada listriknya dan airnya. Kami bahkan melakukan pengadaan tandon tergantung kondisi rumah warga yang dibantu," katanya.
Sanitasi juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan rumah ini. Sanitasi, termasuk toilet, dibangun dengan memenuhi kriteria kesehatan agar layak dihuni.
Baca Juga: PDI-P Konsisten Dukung Isran-Hadi di Pilgub Kaltim: Kinerja dan Aspirasi Rakyat Jadi Pertimbangan
Ia menegaskan, program ini menyasar warga miskin yang memiliki penghasilan di bawah UMR. Serta, status tanahnya milik mereka sendiri.
Berita Terkait
-
Detik-Detik Terakhir Titiek Puspa: Ungkapan Pasrah dalam Bahasa Jawa Sebelum Wafat
-
Posko Arus Balik PKT di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan Disambut Hangat Pemudik
-
Michelle Obama Tanggapi Isu Rumah Tangga: Tak Perlu Lagi Hidup Sesuai Ekspektasi
-
Wamendagri Ribka: Asta Cita Presiden Jadi Acuan Penyusunan RKPD
-
9 Kontroversi Rumah Literasi yang Penuh Kejanggalan: Dikecam Tak Transparan
Tag
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Beresolusi Tinggi, Terbaik April 2025
-
Harga Emas Terbang Tinggi Hingga Pecah Rekor, Jadi Rp1.889.000
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
Terkini
-
Adaptif di Era IKN, UMKM PPU Diminta Melek Digital
-
Gakkum KLHK Usut Kasus Hit and Run Penambangan Ilegal di Hutan Pendidikan Unmul
-
Warga Ngeluh BBM Bermasalah, Pengamat Unmul Bongkar Dugaan Kebocoran Sistem
-
BBM Bermasalah, Pertamina Janji Buka Bengkel Gratis di 10 Daerah Kaltim
-
Banjir di Jantung IKN, Alarm Dini untuk Infrastruktur Penyangga