SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) segera memasuki fase penting.
Setelah istana presiden dan kantor kementerian berdiri lebih dulu, kini giliran kawasan legislatif dan yudikatif yang akan dibangun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan proyek besar ini dimulai dalam hitungan bulan.
Hal itu disampaikan Basuki saat berada di Balai Kota Nusantara, Jumat, 15 Agustus 2025.
“Semua persiapan sudah selesai, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif akan dimulai akhir Oktober atau paling lambat awal November,” ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Kawasan yang akan menampung DPR/MPR/DPD hingga Mahkamah Agung ini diproyeksikan menjadi penopang lengkap fungsi pemerintahan di ibu kota baru.
Gedung parlemen dirancang di sisi timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sementara institusi yudikatif akan berdiri di sisi barat.
Kementerian PUPR menyiapkan dana tambahan Rp 8,1 triliun untuk tahap ini. Pembangunan jalan akses turut dikebut, dengan kontrak senilai Rp 2,9 triliun.
Jalur menuju kompleks legislatif akan membentang 3,7 kilometer, sedangkan proyek akses yudikatif bernilai Rp 1,94 triliun.
Baca Juga: Kunjungan Gubernur Kaltim Disambut Infrastruktur Baru di Kampung Sidrap
Seluruh pekerjaan memakai skema multiyears dengan target 660 hari kalender.
Basuki menegaskan, keberadaan gedung legislatif dan yudikatif adalah prasyarat utama agar pemindahan ibu kota benar-benar berjalan utuh.
“Tidak cukup hanya eksekutif. Harus ada legislatif dan yudikatif yang fungsional,” katanya.
Momentum pengumuman ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI.
Otorita IKN menggelar pesta rakyat di Plaza Seremoni, menghadirkan nuansa kebhinekaan dengan ajakan mengenakan pakaian adat Nusantara, termasuk bagi para jurnalis peliput.
Langkah ini sekaligus menegaskan pembangunan tahap II IKN bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya mempercepat hadirnya pusat pemerintahan baru yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda