SuaraKaltim.id - Dukungan infrastruktur dasar untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 nanti senilai Rp 4,19 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/08/2024) lalu.
"Jadi dari Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, kami alokasikan untuk IKN sebesar Rp 4,19 triliun," ujar Basuki.
Adapun total alokasi anggaran sebesar Rp 4,19 triliun tersebut untuk digunakan dalam infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 80 miliar. Antara lain, untuk pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemaluan, pembangunan Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Riko Kernain Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Operasi dan pemeliharaan sarana dan Prasarana IKN.
Kemudian, infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp 1,66 triliun, dana tersebut untuk pembangunan Jalan Tol Seksi 3A-2 Segmen Karangjoang– KKT Kariangau, pembangunan Jalan Tol Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau– Sp. Tempadung, dan pengawasan teknik duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Baca Juga: Basilika Nusantara Bakal Dibangun Dekat Masjid Negara di IKN, Netizen Apresiasi: Ini Baru Pancasila
"Alokasi untuk infrastruktur permukiman sebesar Rp 1,0 triliun antara lain pembangunan Bangunan Gedung Wing 2 dan Kawasan Kantor Kementerian PUPR, pembangunan Gedung dan Kawasan Kantor OIKN, pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan II di IKN, pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1, 2, dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara," jelasnya.
Lalu, untuk pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Sub-WP IA Tahap 2, lanjutan pembangunan jaringan interkoneksi IPA Sepaku Semoi ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku, dan pembangunan JDU dan JDP WB 1B dan 1C SPAM Sepaku.
Infrastruktur perumahan sebesar Rp 1,45 triliun antara lain untuk lanjutan pembangunan Hunian Vertikal TNI sebanyak 4 Tower serta penuntasan pembangunan 47 Tower Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.
Di luar alokasi tersebut, masih terdapat usulan tambahan anggaran TA 2025 untuk Penyelesaian dan Penuntasan Pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Perumahan sebesar Rp 20,32 triliun.
"Sehingga untuk IKN kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 24,52 triliun, yang baru dialokasikan di pagu indikatif adalah Rp 4,19 triliun jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun," tuturnya.
Baca Juga: Kesiapan Ekosistem Jadi Pertimbangan: Pemindahan ASN ke IKN Ditunda
Berita Terkait
-
Endress+Hauser Indonesia Bangun Infrastruktur Air Bersih di Pedesaan
-
Perkuat Sistem Kelistrikan Kalteng-Kalbar, PLN Tuntaskan Pembangunan SUTT 150 kV Kendawangan-Sukamara
-
Wamendagri Bima Arya Tegaskan Infrastruktur Digital Harus Inklusif dan Berdampak Pada Kesejahteraan
-
IKN Bakal Mangkrak Buntut Prabowo Stop Anggaran Infrastruktur Baru? Rocky: Pukulan Bagi Jokowi
-
Tiga Proyek Diapresiasi, PTPP Jamin Kualitas Bangunan Infrastruktur
Tag
Terpopuler
- Mees Hilgers Didesak Tinggalkan Timnas Indonesia, Pundit Belanda: Ini Soal...
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Miliano Jonathans Akui Tak Prioritaskan Timnas Indonesia: Saya Sudah Bilang...
- Denny Sumargo Akui Kasihani Paula Verhoeven: Saya Bersedia Mengundang..
- Elkan Baggott Kembali Tak Bisa Penuhi Panggilan Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sugianto Panala Putra Jawab Tuduhan Nadalsyah: Semua Itu Kebohongan
-
Bawaslu Barito Utara Nyatakan Tidak Ada Unsur Fitnah dalam Kampanye Sugianto Panala Putra
-
ITB dan OIKN Kembangkan Potensi Kreatif Gen Z di PPU dengan Workshop Konten Digital
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah