PUPR Alokasikan Rp 75 T untuk Infrastruktur, Anggaran IKN Terbatas?

SuaraKaltim.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran (TA) sebesar Rp 75,63 triliun.

RKP tahun 2025 ini, arah pembangunan Kementerian PUPR terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Menteri PUPR Basuki Hadimulono menuturkan kebijakan belanja bidang infrastruktur pada TA 2025 meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi.

Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha.

Baca Juga: Menghindari Hujan di IKN, BMKG Gunakan Garam untuk Bantu Percepat Pembangunan Proyek

Lantas berapa anggaran yang digelontorkan terkait pembangunan IKN?

Rupanya alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 hanya sebesar Rp4 triliun.

Padahal anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 yang sekitar Rp 75,6 triliun merupakan 50 persen dari anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2024 ini.

Penurunan anggaran terjadi karena adanya ruang fiskal yang diberikan kepada pemerintahan baru.

Ruang fiskal tambahan ini disediakan untuk mengakomodasi program-program yang disesuaikan dengan visi dan kebijakan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kerugian Rp 130,5 Miliar, 13 Gugatan Perdata Diajukan Terhadap Pemkot Bontang, Anggaran Terancam?

Jadi, anggaran pembangunan IKN di masa depan akan disesuaikan oleh kebijakan dari pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.