SuaraKaltim.id - Perilaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dianggap hal jorok oleh Akademisi Cross Culture Ali Syarief.
Ia menilai, Jokowi tak mau menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota, padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Jakarta bukan lagi ibu kota.
"Kelakuan Jokowi; Jakarta sudah bukan Ibu Kota lagi, menurut UU, sementara pindah ke IKN, tidak mau ia teken KEPPRESnya. Hampir dalam semua aspek, kelakuannya jorok begitu. Pantas kalau banyak yang mau jorokin," ungkapnya, disadur dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Jumat (27/09/2024).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak mau terburu-buru mengeluarkan Keppres soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: IKN Belum Siap, Jokowi Pasrahkan Keputusan ke Prabowo?
Karena menurut Jokowi, syarat utama untuk memindahkan ibu kota adalah kesiapan infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap. Bukan cuman gedungnya siap. Furniture-nya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap," tegas Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/09/2024) lalu.
"Ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung," ia menegaskan.
Dirinya mengatakan Keppres pemindahan ibu kota ke IKN bisa dilakukan Prabowo Subianto yang merupakan presiden selanjutnya jika IKN memang sudah siap untuk dijadikan pusat pemerintah.
"Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih, pak Prabowo Subianto. Yang penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun," ujar dia.
Baca Juga: Pemerintah Lirik UMKM Agar Investasi di IKN, Sudah Ada Peminat?
"Kalau itu sudah siap, juga ada yang pendukung yang lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap ndak, rumah sakitnya siap ndak. Semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan," urainya.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Sebut Jokowi Tekor Miliaran Rupiah Usai RK-Suswono Tumbang: Jakarta Tak Mempan dengan Uang
-
Quick Count Indikator: Bobby Nasution-Surya Unggul di Pilkada Sumut, Edy-Hasan Tertinggal Jauh
-
Jokowi Telepon Khofifah Ucapkan Selamat Unggul Versi Quick Count: Saya Rasa Itu Sudah Fix
-
Quick Count Sementara Pilkada Jakarta: RK-Suswono Tertinggal dari Pram-Rano, Apa Kabar Endorse Jokowi?
-
Video Lawas Jokowi Girang Kenalkan Gibran Viral Lagi, Publik Soroti Sikap Tengilnya: Saat Masih Aktif di Kaskus
Tag
Terpopuler
- Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Hukum Tiup Lilin Dalam Islam, Teganya Geni Faruk Langsung Padamkan Lilin Ultah saat Akan Ditiup Ameena
- Kevin Diks: Itu Adalah Ide yang Buruk...
- Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
Pilihan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
-
Ingat! Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik 10 Persen Hanya Berlaku Hingga 3 Januari
Terkini
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
Prediksi BMKG: Pasang Laut Kaltim Capai 2,7 Meter, Berikut Dampaknya