Akademisi Sebut Pemindahan Ibu Kota oleh Jokowi Sebagai 'Hal Jorok'

SuaraKaltim.id - Perilaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara dianggap hal jorok oleh Akademisi Cross Culture Ali Syarief.

Ia menilai, Jokowi tak mau menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota, padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Jakarta bukan lagi ibu kota.

"Kelakuan Jokowi; Jakarta sudah bukan Ibu Kota lagi, menurut UU, sementara pindah ke IKN, tidak mau ia teken KEPPRESnya. Hampir dalam semua aspek, kelakuannya jorok begitu. Pantas kalau banyak yang mau jorokin," ungkapnya, disadur dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Jumat (27/09/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak mau terburu-buru mengeluarkan Keppres soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Karena menurut Jokowi, syarat utama untuk memindahkan ibu kota adalah kesiapan infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah itu semuanya harus siap. Bukan cuman gedungnya siap. Furniture-nya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap," tegas Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (18/09/2024) lalu.

"Ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus dihitung," ia menegaskan. 

Dirinya mengatakan Keppres pemindahan ibu kota ke IKN bisa dilakukan Prabowo Subianto yang merupakan presiden selanjutnya jika IKN memang sudah siap untuk dijadikan pusat pemerintah.

"Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih, pak Prabowo Subianto. Yang penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun," ujar dia. 

Baca Juga: IKN Belum Siap, Jokowi Pasrahkan Keputusan ke Prabowo?

"Kalau itu sudah siap, juga ada yang pendukung yang lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap ndak, rumah sakitnya siap ndak. Semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan," urainya.