SuaraKaltim.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda mengingatkan seluruh peserta Pilkada 2024 untuk mematuhi aturan tegas terkait larangan kampanye atau menempelkan bahan kampanye di titik-titik tertentu.
Seperti tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan kawasan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tata cara kampanye.
Lokasi-lokasi yang dilarang untuk menjadi tempat menempelkan bahan kampanye, berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasal 64, adalah sebagai berikut:
- Tempat Ibadah – Tidak boleh digunakan untuk kampanye politik, baik dalam bentuk acara maupun pemasangan alat peraga.
- Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan – Kampanye dan pemasangan alat peraga dilarang di fasilitas kesehatan.
- Tempat Pendidikan – Termasuk gedung, halaman sekolah, dan perguruan tinggi.
- Gedung atau Fasilitas Milik Pemerintah – Kampanye tidak diperbolehkan di fasilitas milik negara.
- Jalan Protokol dan Jalan Bebas Hambatan – Pemasangan alat peraga di jalan-jalan utama dan tol dilarang.
- Sarana dan Prasarana Publik – Meliputi fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat secara luas.
- Taman dan Pepohonan – Tidak boleh ada alat peraga kampanye yang ditempel di taman umum atau pepohonan.
Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin menegaskan, pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindak tegas.
Baca Juga: Konsolidasi Team Muda, Isran Noor Diprediksi Unggul di Pilkada Kaltim
"Tempat ibadah dan sarana pemerintah dilarang keras digunakan untuk kegiatan politik praktis. Universitas boleh, tapi dengan syarat ada izin pengelola dan tanpa pemasangan atribut kampanye seperti umbul-umbul," ujarnya, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (07/10/2024).
Ia mengungkapkan, sejauh ini Bawaslu Samarinda belum menerima laporan pelanggaran selama masa kampanye. Namun, Abdul Muin memastikan pengawasan akan terus diperketat.
"Kami telah menurunkan personel untuk memantau setiap kegiatan kampanye. Jika ada pelanggaran, akan segera kami tindaklanjuti," tambahnya.
Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, mengingatkan larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, seperti trotoar, fasilitas pendidikan, dan kantor pemerintahan.
"Alat peraga di tempat umum yang bisa diakses semua masyarakat boleh, tapi tempat seperti aula kantor pemerintahan jelas dilarang," tegasnya.
Baca Juga: Kecelakaan Fatal di Samarinda, Driver Ojol Meninggal Dunia Saat Antar Orderan
Bawaslu Kaltim, sebut dia, terus mengimbau para peserta Pilkada 2024 untuk menaati aturan demi menjaga ketertiban selama masa kampanye. Galeh juga menambahkan, pemberitahuan ke pihak kepolisian sebelum mengadakan kampanye sangat penting untuk menjaga ketertiban umum.
Berita Terkait
-
Pemerintah Lakukan Pengamanan Kegiatan Salat Idul Fitri dan Lokasi Rawan Bencana
-
Pendaftaran UTBK Ditutup, Peserta Diminta Cek Kembali Lokasi Ujian dan Syarat Pembayaran
-
Jangan Angkut Banyak! Ini Aturan Bawa Barang Saat Mudik Gunakan Kereta Api
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tunggu Perda Disahkan, Dana Rp300 Juta per RW di Depok Cair 2026
Tag
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Link Live Streaming AC Milan vs Inter Milan: Duel Panas Derby Della Madonnina
-
FULL TIME! Yuran Fernandes Pahlawan, PSM Makassar Kalahkan CAHN FC
-
Libur Lebaran, Polresta Solo Siagakan Pengamanan di Solo Safari
-
Dipermak Nottingham Forest, Statistik Ruben Amorim Bersama MU Memprihatinkan
-
Partai Hidup Mati Timnas Indonesia vs China: Kalah, Branko Ivankovic Dipecat!
Terkini
-
BMKG: Hujan 80-90 Persen Berpotensi Guyur Kaltim, Warga Diminta Waspada
-
Cegah Perundungan, DPRD PPU Dorong Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Pemerintah
-
Dugaan Pencemaran Laut, PT EUP: Kami Tetap Peduli pada Kesejahteraan Nelayan
-
Peringatan BMKG: Waspadai Dampak Pasang Laut di Pesisir Kaltim pada 2 April 2025
-
Sinergi DPRD dan Pemkab PPU, Stunting Berkurang Hingga 11,55 Persen