SuaraKaltim.id - Acara Basri Rase kumpul-kumpul dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di sebuah warung makan dinilai melanggar etika. Di masa kampanye, seharusnya pertemuan antara kandidat Pilkada dengan ASN dihindari.
Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Sonny Sudiar menilai isu pengarahan politik oleh kandidat pasti akan meluas di publik, sebagai konsekuensi 'kongko' ini bocor.
"Itu hanya soal etika, kenapa bisa sampai terbuka ke publik?. Intinya, mainnya kurang cantik," kata Sonny, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (17/11/2024).
Menurut Sonny, secara umum hal ini sebatas persoalan etik. Di sisi lain, ASN juga memiliki hak pilih. Menentukan pilihan, namun yang tidak diperbolehkan menunjukkan arah keberpihakan.
Baca Juga: Basri Rase Bantah Arahan Politik ke ASN, Sebut Pertemuan Hanya Obrolan Santai dengan Komunitas Motor
Wajar jadinya jika publik menduga ada kaitannya dengan netralitas ASN di Pilkada. Terlebih pertemuan itu digelar di masa-masa kampanye.
"Ya itu, kurang cantik. Kok bisa foto pertemuan terpublis ke luar. Karena terpublis, ini bisa jadi ranahnya Bawaslu untuk menelusuri," tuturnya.
Lebih lanjut, Sonny menilai potensi cari aman jabatan dari sejumlah petinggi ASN lewat pertemuan dengan pasangan calon terjadi.
Secara normal memang belum ada aturan yang mengikat soal ini. Tapi dalam masa-masa kampanye ini telah menjadi ranah Bawaslu.
Kasus ini baru bisa ditindaklanjuti jika ada laporan yang masuk ke Bawaslu. Sehingga Bawaslu berhak memanggil Basri untuk melakukan klarifikasi.
Baca Juga: Foto Pejabat Bontang dan Kandidat Pilkada Basri Rase di Kafe Cemangi Tuai Sorotan
"Tinggal terbukti apa tidak. Nantinya tergantung kesaksian dan pernyataan Basri atau tim apa yang melaporkan," jelas Sonny Sudiar.
Sehingga kemudian Bawaslu bisa memberikan kesimpulan berupa teguran hingga sampai pada pembatalan pencalonan.
Sony Sudiar menyebut, pertemuan Basri dan ASN ini mengindikasikan adanya pelanggaran etika. Secara moral mestinya pertemuan ini tak perlu dilakukan di ruang publik. Terkecuali, pertemuan ini dilakukan secara personal saja, tidak di ruang publik, sehingga ada etika yang dilanggar.
"Secara interaksi sosial kan boleh saja, asalkan tidak di ruang publik," sebut Sonny.
Berita Terkait
-
Cermin Bangsa: Ketika Jalur Busway Menjadi Ajang Ketidakdisiplinan
-
Endorse Prabowo ke RK Masih Abu-abu, Ini 'Daerah Kekuasaan' Anies-Ahok buat Menangkan Pramono di Jakarta
-
Jokowi dan Prabowo Disebut Tak Masalah Pramono jadi Gubernur Jakarta, Asal...
-
Janjikan Program Dana Dusun, Bunda Indah: Komitmen Kami Bangun Lumajang dari Akar Rumput
-
Pilkada Jakarta: Endorse Anies-Ahok Bikin Pramono Makin Perkasa, Meski RK 'Dibeking' Jokowi-Prabowo
Terpopuler
- Tersandung Skandal Wanita Simpanan Vanessa Nabila, Ahmad Luthfi Kenang Wasiat Mendiang Istri
- Gibran Tinjau Makan Gratis di SMAN 70, Dokter Tifa Sebut Salah Sasaran : Itu Anak Orang Elit
- Kini Rekening Ivan Sugianto Diblokir PPATK, Sahroni: Selain Kelakuan Buruk, Dia juga Cari Uang Diduga Ilegal
- Dibongkar Ahmad Sahroni, Ini Deretan 'Dosa' Ivan Sugianto sampai Rekening Diblokir PPATK
- Pernampakan Mobil Mewah Milik Ahmad Luthfi yang Dikendarai Vanessa Nabila, Pajaknya Tak Dibayar?
Pilihan
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
-
Iuran Rp 20 Ribu untuk Listrik di SMA Negeri 1 Bontang, Disdik Kaltim Angkat Bicara
-
Pakai AC di Kelas, Orang Tua Murid Keluhkan Iuran Rp 20 Ribu untuk Bayar Listrik di SMA Negeri 1 Bontang
-
KPU Kaltim Pastikan Debat Ketiga Berlangsung Kondusif, Aturan Diperketat
Terkini
-
Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Pantau Interaksi Basri Rase dengan ASN
-
Iuran Rp 20 Ribu untuk Listrik di SMA Negeri 1 Bontang, Disdik Kaltim Angkat Bicara
-
Kuasa Hukum Tuding Kejanggalan, Kasus Cek Kosong Hasanuddin Mas'ud Dibawa ke Tingkat Nasional
-
Pakai AC di Kelas, Orang Tua Murid Keluhkan Iuran Rp 20 Ribu untuk Bayar Listrik di SMA Negeri 1 Bontang
-
Kongko ASN dan Kandidat Pilkada Jadi Sorotan, Pengamat: Jadi Beban Etika dan Politik