SuaraKaltim.id - Badan Pengawas (Bawaslu) Pemilu Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi dalam mengawasi tindakan politik uang, politisasi SARA, dan black campaign pada masa Pilkada Kaltim 2024 di FUGO Hotel Samarinda, Selasa (12/11/2024).
"Kami mensosialisasikan hal tersebut kepada mahasiswa, media, organisasi kepemudaan dan partai politik guna untuk meminimalisir tindakan tersebut dalam pemilu," kata Komisioner Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Kaltim, Danny Bunga, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (13/11/2024).
Danny bilang, melalui sosialisasi tersebut para pendukung pasangan calon (Paslon) dapat lebih berfokus kepada program kegiatannya. Dibandingkan menggunakan cara curang untuk mengendalikan pemilih.
Untuk membentuk pemahaman tersebut, Bawaslu Kaltim mengundang empat akademisi dari berbagai universitas yang tersebar di Samarinda untuk menjelaskan dampak dari tindakan tersebut.
Selain itu, Danny juga menyampaikan, Bawaslu Kaltim telah menerima dan menindaklanjuti beberapa laporan untuk memastikan kelancaran pilkada.
"Rata-rata terkait pembuktian yang harus diperkuat agar dapat dibuktikan dan dinyatakan sebagai pelanggan sesuai dengan undang-undang," jelasnya.
Dengan maraknya politisasi Sara, black campaign, dan politik dalam lingkup sosial maupun di media sosial, Danny menegaskan perlunya dukungan seluruh pihak dalam menjaga kelancaran kontestasi politik.
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif dari media. Hal tersebut untuk membantu program-program Bawaslu Kaltim dalam memitigasi penyebaran tiga poin dalam sosialisasi tersebut.
"Kita juga membutuhkan kerjasama dengan teman-teman media untuk menggaungkan pencegahan terhadap tiga poin tadi," ucapnya.
Baca Juga: Dinasti Politik di Kaltim Berpotensi Rusak Demokrasi, Masyarakat Diminta Waspada
Bawaslu juga menghargai partisipasi masyarakat yang membentuk sebuah komunitas atau kelompok guna meminimalisasi terkhusus politik uang. Sehingga, tidak hanya Bawaslu sendiri yang menjalankan pengawasan terhadap hal tersebut.
"Karena Bawaslu terbatas di sumber daya manusia, kami sangat menghargai partisipasi masyarakat untuk menjangkau masyarakat lainnya," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M