SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menegaskan komitmennya menghentikan praktik pungutan di sekolah dengan meluncurkan program Kartu Bontang Pintar (KBP).
Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, memastikan seluruh siswa SD dan SMP akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan melalui kartu tersebut.
Hal itu disampaikan Neni, Jumt, 15 Agustus 2025.
"Tahun depan Insyaallah akan keluar program itu. Jadi tidak ada adalagi pungutan," ucap Neni, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu, 17 Agustus 2025.
Menurut Neni, sekolah seharusnya tidak lagi membebankan biaya tambahan kepada wali murid melalui komite atau paguyuban, karena kebutuhan operasional sudah ditopang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas).
"Kalau secara aturan tidak boleh yah. Berbeda untuk kegiatan sosial. Tapi kan setiap kegiatan sekolah sudah disupport dari Pemkot," jelasnya.
Untuk memastikan aturan berjalan, ia juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperketat pengawasan di lapangan.
Kartu Bontang Pintar sendiri akan menyalurkan dana senilai Rp 1 juta untuk setiap siswa SD dan Rp 2 juta untuk siswa SMP.
Program ini diharapkan menjadi solusi nyata agar tidak ada lagi alasan sekolah melakukan pungutan.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Bontang Bakal Punya Asrama, Klinik, dan Fasilitas Olahraga Lengkap Berstandar FIFA
Sebelumnya, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam turut menyoroti persoalan ini.
Ia mengaku geram pungutan liar masih sering terjadi saat penerimaan siswa baru.
Karena itu, dirinya mendesak Pemkot mempercepat pembagian kartu tersebut.
"Kartu ini baik untuk keperluan anak sekolah. Tidak ada lagi pungutan," tegas Andi Faiz.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen