Akademisi UMKT: Masyarakat Harus Bersikap Aktif untuk Cegah Politisasi dan Politik Uang

SuaraKaltim.id - Muhammad Nurcholis Alhadi, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menegaskan pentingnya masyarakat untuk memitigasi politisasi SARA, politik uang, dan black campaign menjelang pemilu.

Menurutnya, pemilihan langsung merupakan "hadiah reformasi" yang memberi masyarakat kendali atas pemimpin mereka, namun masih banyak tantangan untuk menjaga proses demokrasi ini tetap bersih.

Hal tersebut disampaikannya selepas memberikan materi dalam sosialisasi yang di selenggarakan oleh Bawaslu di FUGO Hotel Samarinda pada Selasa, 12 November 2024.

"Perjalanan demokrasi kita yang sudah lebih dari dua dekade masih banyak diwarnai oleh masalah, terutama politisasi SARA, politik uang, dan kampanye hitam," kata Nurcholis, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (13/11/2024).

Baca Juga: Hadapi Pilkada 2024, Akademisi Untag Samarinda: Literasi Hindarkan Masyarakat dari "Buta Politik"

Nurcholis bilang, masalah bukan terletak pada sistem atau peraturan, melainkan pada pelaku dan penggerak pemilu, termasuk partai politik dan masyarakat.

"Sistem pemilihan langsung ini idealnya memberi kekuasaan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpin. Sayangnya, praktik-praktik yang tidak sehat, seperti politik uang dan politisasi isu SARA, masih merusak integritas proses ini," ujarnya.

Nurcholis juga menyoroti bahwa ada peran penting bisnis besar dalam kapitalisme untuk kebutuhan politik dari oknum yang ingin mempertahankan bahkan meluaskan kekuasaannya.

"Para pemilik modal besar sering kali dapat mempengaruhi hasil pemilu secara tidak langsung, dengan menyokong kandidat tertentu. Hal ini, berpotensi merusak demokrasi yang sehat, karena kepentingan publik sering kali tersisih," jelasnya.

Lebih lanjut, Nurcholis menekankan pentingnya perbaikan dalam penegakan hukum yang efektif untuk menekan praktik-praktik buruk di dalam pemilu. Ia menyebutkan, tindakan hukum yang tegas akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melanggar aturan.

Baca Juga: Proyek IKN di Bawah Bayang-bayang Penghentian Anggaran? Akademisi: Satu Per Satu Gigi Tanggal Jokowi Mulai Dicabutin

"Jika aparat hukum bersih dan penegakan hukum dijalankan dengan baik, maka pelanggaran seperti politik uang bisa diminimalisir," tambahnya.