SuaraKaltim.id - Muhammad Nurcholis Alhadi, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menegaskan pentingnya masyarakat untuk memitigasi politisasi SARA, politik uang, dan black campaign menjelang pemilu.
Menurutnya, pemilihan langsung merupakan "hadiah reformasi" yang memberi masyarakat kendali atas pemimpin mereka, namun masih banyak tantangan untuk menjaga proses demokrasi ini tetap bersih.
Hal tersebut disampaikannya selepas memberikan materi dalam sosialisasi yang di selenggarakan oleh Bawaslu di FUGO Hotel Samarinda pada Selasa, 12 November 2024.
"Perjalanan demokrasi kita yang sudah lebih dari dua dekade masih banyak diwarnai oleh masalah, terutama politisasi SARA, politik uang, dan kampanye hitam," kata Nurcholis, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (13/11/2024).
Nurcholis bilang, masalah bukan terletak pada sistem atau peraturan, melainkan pada pelaku dan penggerak pemilu, termasuk partai politik dan masyarakat.
"Sistem pemilihan langsung ini idealnya memberi kekuasaan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpin. Sayangnya, praktik-praktik yang tidak sehat, seperti politik uang dan politisasi isu SARA, masih merusak integritas proses ini," ujarnya.
Nurcholis juga menyoroti bahwa ada peran penting bisnis besar dalam kapitalisme untuk kebutuhan politik dari oknum yang ingin mempertahankan bahkan meluaskan kekuasaannya.
"Para pemilik modal besar sering kali dapat mempengaruhi hasil pemilu secara tidak langsung, dengan menyokong kandidat tertentu. Hal ini, berpotensi merusak demokrasi yang sehat, karena kepentingan publik sering kali tersisih," jelasnya.
Lebih lanjut, Nurcholis menekankan pentingnya perbaikan dalam penegakan hukum yang efektif untuk menekan praktik-praktik buruk di dalam pemilu. Ia menyebutkan, tindakan hukum yang tegas akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melanggar aturan.
Baca Juga: Hadapi Pilkada 2024, Akademisi Untag Samarinda: Literasi Hindarkan Masyarakat dari "Buta Politik"
"Jika aparat hukum bersih dan penegakan hukum dijalankan dengan baik, maka pelanggaran seperti politik uang bisa diminimalisir," tambahnya.
Ia juga mengakui bahwa menghilangkan praktik tersebut sepenuhnya mungkin sulit, namun dapat diminimalisir seperti yang dilakukan di beberapa negara dengan sistem hukum yang lebih ketat.
"Di negara-negara maju, praktik semacam ini tentu masih ada, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan terkendali. Karena, adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat," kata Nurcholis.
Nurcholis mengajak masyarakat untuk tetap optimis dalam memperjuangkan demokrasi yang bersih. ‘Jangan berhenti mendayung jika tak ingin hanyut' itulah pesan yang selalu ia tekankan pada generasi muda.
Dengan edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten, ia berharap pemilu mendatang dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar pro-rakyat serta mendukung pembangunan yang berkeadilan dan bebas dari pengaruh buruk kapitalisasi politik.
"Ketika kondisi tampak suram, jangan larut dalam keadaan. Terus berjuang demi demokrasi yang lebih baik," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda