SuaraKaltim.id - Muhammad Nurcholis Alhadi, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) menegaskan pentingnya masyarakat untuk memitigasi politisasi SARA, politik uang, dan black campaign menjelang pemilu.
Menurutnya, pemilihan langsung merupakan "hadiah reformasi" yang memberi masyarakat kendali atas pemimpin mereka, namun masih banyak tantangan untuk menjaga proses demokrasi ini tetap bersih.
Hal tersebut disampaikannya selepas memberikan materi dalam sosialisasi yang di selenggarakan oleh Bawaslu di FUGO Hotel Samarinda pada Selasa, 12 November 2024.
"Perjalanan demokrasi kita yang sudah lebih dari dua dekade masih banyak diwarnai oleh masalah, terutama politisasi SARA, politik uang, dan kampanye hitam," kata Nurcholis, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga: Hadapi Pilkada 2024, Akademisi Untag Samarinda: Literasi Hindarkan Masyarakat dari "Buta Politik"
Nurcholis bilang, masalah bukan terletak pada sistem atau peraturan, melainkan pada pelaku dan penggerak pemilu, termasuk partai politik dan masyarakat.
"Sistem pemilihan langsung ini idealnya memberi kekuasaan penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpin. Sayangnya, praktik-praktik yang tidak sehat, seperti politik uang dan politisasi isu SARA, masih merusak integritas proses ini," ujarnya.
Nurcholis juga menyoroti bahwa ada peran penting bisnis besar dalam kapitalisme untuk kebutuhan politik dari oknum yang ingin mempertahankan bahkan meluaskan kekuasaannya.
"Para pemilik modal besar sering kali dapat mempengaruhi hasil pemilu secara tidak langsung, dengan menyokong kandidat tertentu. Hal ini, berpotensi merusak demokrasi yang sehat, karena kepentingan publik sering kali tersisih," jelasnya.
Lebih lanjut, Nurcholis menekankan pentingnya perbaikan dalam penegakan hukum yang efektif untuk menekan praktik-praktik buruk di dalam pemilu. Ia menyebutkan, tindakan hukum yang tegas akan membuat pelaku berpikir dua kali sebelum melanggar aturan.
"Jika aparat hukum bersih dan penegakan hukum dijalankan dengan baik, maka pelanggaran seperti politik uang bisa diminimalisir," tambahnya.
Ia juga mengakui bahwa menghilangkan praktik tersebut sepenuhnya mungkin sulit, namun dapat diminimalisir seperti yang dilakukan di beberapa negara dengan sistem hukum yang lebih ketat.
"Di negara-negara maju, praktik semacam ini tentu masih ada, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan terkendali. Karena, adanya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat," kata Nurcholis.
Nurcholis mengajak masyarakat untuk tetap optimis dalam memperjuangkan demokrasi yang bersih. ‘Jangan berhenti mendayung jika tak ingin hanyut' itulah pesan yang selalu ia tekankan pada generasi muda.
Dengan edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten, ia berharap pemilu mendatang dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar pro-rakyat serta mendukung pembangunan yang berkeadilan dan bebas dari pengaruh buruk kapitalisasi politik.
"Ketika kondisi tampak suram, jangan larut dalam keadaan. Terus berjuang demi demokrasi yang lebih baik," tutupnya.
Berita Terkait
-
Sebut LGBTQ jadi Ancaman Negara, Ucapan Sekjen Wantannas Dikecam Koalisi Sipil: Langgar Prinsip HAM!
-
Buntut 'Jalan-Jalan ke Bali', Pengamat Sarankan Pj Bupati Ganti Kadinsos Jika Tak Ingin Kepercayaan Masyarakat Hilang
-
Akui Politik Uang di Pemilu Merata dari Sabang sampai Merauke, Eks Pimpinan KPK: Mahasiswa Harusnya Malu
-
Sebut Deflasi Bikin Politik Uang Makin Sulit Diberantas, Mantan Pimpinan KPK: Kita Tak Boleh Alami Multi-Krisis
-
Cegah Politik Uang, Netralitas Institusi Penting Jadi Sorotan
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Generasi Z hingga Baby Boomers: Isran-Hadi Dominasi Survei Poltracking
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Kejar Mimpi di Samarinda: Konser CIMB Niaga Angkat Talenta Lokal
-
Pembagian Uang di Dome Balikpapan, Irma Suryani: Murni Kebiasaan, Bukan Kampanye