APBD Rp 25 Triliun, Bisakah Kaltim Wujudkan Program Makan Gratis Berkualitas di Era Rudy-Seno?

SuaraKaltim.id - Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Purwadi angkat bicara soal tantangan yang akan dihadapi oleh pasangan Rudy Mas'ud dan Seno Aji pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Sebagaimana diketahui, Rudy-Seno berhasil menumbangkan petahana Isran-Hadi lewat Quick Count Pilgub Kaltim 2024 yang berlangsung pada 27 November, lalu. Beberapa program yang dikomentari oleh Purwadi, salah satunya terkait dengan makan siang gratis.

Menurut Purwadi, Kaltim memiliki potensi anggaran yang cukup besar dengan APBD sekitar Rp 25 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, Purwadi bilang Kaltim bisa memberikan subsidi makan gratis yang lebih berkualitas.

"Misalnya Rp 15.000 hingga Rp 25.000 per anak, bukan hanya Rp 10.000. Ini bukan hanya soal porsi, tetapi soal kualitas gizi yang mendukung pembangunan sumber daya manusia," katanya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (04/12/2024).

Baca Juga: Industri Pengolahan dan IKN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2024

Purwadi menekankan, program makan gratis menjadi salah satu bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia di Kaltim demi menyelaraskan dengan tujuan generasi emas 2045.

"Ketika gizi anak terpenuhi, mereka lebih siap untuk menerima pendidikan yang berkualitas. Ini langkah awal untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dan stunting di daerah," tambahnya.

Namun, ia juga menyoroti realisasi program ini tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan utama adalah alokasi anggaran dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.

"Sebagai contoh, beberapa kabupaten di Kaltim seperti Kutai Timur memiliki APBD Rp14 triliun, sementara daerah lain jauh lebih kecil. Subsidi dan sinergi menjadi kunci agar kebijakan ini tidak hanya menjadi janji politik semata," jelasnya.

Purwadi juga mengkritik ego sektoral yang masih kerap terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Peran Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi penting untuk memastikan kolaborasi antarsektor.

Baca Juga: Pilgub Kaltim: Tim Isran-Hadi Temukan 365 Dokumen C-Plano Bermasalah

"Gubernur harus memastikan bahwa anggaran besar dialokasikan untuk prioritas utama, seperti makan gratis, pendidikan, dan kesehatan. Jika setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya fokus pada kepentingannya masing-masing, kebijakan ini tidak akan berjalan efektif," ujarnya.