Status Honorer di Ujung Tanduk? Ini Tuntutan Mereka ke DPRD PPU

“Memang jumlahnya sangat banyak ya, jadi kita kembalikan pada kemampuan keuangan daerah karena belanja pegawai itu kan memang maksimal 30 persen tidak boleh lebih, kalau lebih akan ada sanksi,” katanya.

Untuk mengatasi hal ini, Ainie menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah serta lobi ke pemerintah pusat agar alokasi dana daerah dapat ditingkatkan. 

“Itu juga tadi mendapat masukan dari beberapa anggota dewan, artinya kita memang harus meningkatkan pendapatan supaya APBD kita naik. Yang kedua, lobi-lobi di tingkat pusat supaya APBD kita juga ditambah. Artinya, kita bisa mendapatkan angka yang lebih banyak lagi,” lanjutnya.

Salah satu isu yang mencuat dalam aksi ini adalah pemutusan kerja lebih dari 200 honorer di Disdikpora PPU. Ainie menjelaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan masing-masing kepala dinas sebagai pengguna anggaran. 

Baca Juga: Irigasi Sebakung Diharapkan Ciptakan Lumbung Pangan Baru untuk IKN

“Memang yang menjadi persoalan itu kan teman-teman kepala badan dan kepala dinas yang punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dia juga punya kekhawatiran terhadap peraturan. Jangan sampai nanti dia disuruh gaji tetapi nanti dikembalikan,” terangnya.

Meski demikian, Ainie menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mencari solusi agar para honorer tetap dapat bekerja. 

“Ini lagi dalam pembicaraan ini sudah dua kali pertemuan. Jadi nanti kita akan rumuskan kembali seperti apa,” ujarnya. 

Namun, ia tidak dapat memastikan apakah mereka yang telah dirumahkan dapat kembali diangkat. 

“Saya tidak bisa mengatakan itu dapat dikembalikan, karena dalam benak kita itu bagaimana caranya mereka tetap bekerja,” pungkasnya.

Baca Juga: Inflasi di Balikpapan dan PPU Terkendali, Tapi Tetap Dipantau