Rp 15 Ribu per Anak, Bisakah Program MBG di Kaltim Berjalan Efektif?

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat menyambut program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada 17 Februari 2025. Program ini menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.

Dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (10/02/2025), Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa Kaltim masih bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah, terutama sayur-mayur yang sebagian besar dikirim dari Pulau Jawa.

"Padahal, satu satuan pelayanan MBG memerlukan 300 kilogram sayur sekali masak untuk 3.000 anak," ujarnya, disadur dari ANTARA, Rabu (12/02/2025).

Meski BGN telah menetapkan anggaran Rp 15 ribu per anak, indeks kemahalan pangan di Kaltim menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Tigor menyarankan agar setiap daerah mendokumentasikan bukti pembelian bahan pangan untuk mendukung penyesuaian harga jika diperlukan.

Di sisi lain, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan bahwa kunci keberhasilan program MBG di Kaltim adalah ketersediaan pasokan pangan lokal.

Ia mendorong agar pangan yang digunakan berasal dari daerah setempat guna menekan biaya transportasi dan mengurangi ketergantungan pada daerah lain.

"Kita harus memperkuat pertanian lokal dan meningkatkan budaya agraris. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita," ungkap Akmal.

Untuk tahap awal, Pemprov Kaltim akan fokus pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, sebelum diperluas hingga 450 satuan pelayanan di seluruh wilayah Kaltim.

Dalam implementasinya, berbagai pihak seperti TNI, Polda, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pelaku usaha pertanian akan dilibatkan guna memastikan ketersediaan bahan pangan lokal.

Baca Juga: 9,3 Juta Wisatawan Kunjungi Kaltim, Apa yang Jadi Daya Tariknya?

"Kita harus menggerakkan sentra pertanian lokal agar tidak lagi bergantung pada pasokan dari Jawa dan Sulawesi. Ini tantangan yang harus kita hadapi," tegas Akmal.

Dengan strategi ini, Pemprov Kaltim optimistis dapat menyukseskan program MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal di wilayahnya.