Transportasi ke IKN Dinilai Belum Siap, Anggota DPR: Mau Ditampung di Mana Semua Penumpang?

Dengan kapasitas Bandara IKN hanya 600 penumpang per hari dan Bandara Balikpapan mampu menampung 41.100 penumpang per hari, jauh dari proyeksi kebutuhan 1,5 juta orang per hari.

"Kapasitas bandara IKN itu hanya 600 orang per hari. Dan bandara Balikpapan, sebagai penunjang IKN, hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun atau setara dengan 41.100 penumpang per hari. Bandingkan dengan proyeksi calon penumpang, yang 1,5 juta per hari. Mau ditaruh dimana semua penumpang itu?" katanya.

Dari sisi armada penerbangan, ia menyebut jumlah pesawat di Indonesia yang hanya 480 unit dengan kapasitas rata-rata 150 kursi per pesawat, sehingga total kapasitas angkut hanya 72 ribu penumpang per hari. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan perpindahan massal ke IKN.

"Dengan 480 pesawat yang ada di Indonesia, bila dipindahkan seluruhnya ke jalur Jakarta-IKN penumpang yang bisa diakomodasi hanya 72 ribu. Lalu bagaimana caranya jika harus mengangkut 1,5 juta penumpang per hari? Mau berapa trip per hari, jika kita asumsikan 480 unit itu memiliki rute ke IKN. Apalagi, apron Bandara Balikpapan hanya 20 sampai 30 pesawat dan apron Bandara IKN tak lebih dari 10 pesawat. Sisa yang 440 pesawat mau ditaruh dimana," bebernya.

Baca Juga: Desain IKN Berubah? Prabowo Ingin Sesuaikan dengan Karakteristik Indonesia

Bambang Haryo menilai pembangunan IKN saat ini masih berisiko menyebabkan pemborosan, baik dari sisi anggaran negara maupun pengeluaran masyarakat yang harus mengakses ibu kota baru.

Ia menekankan bahwa keberadaan ibu kota negara seharusnya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintahan.

"Ini kan menyulitkan masyarakat untuk menerima layanan negara. Padahal, negara harus memberikan pelayanan maksimal bagi rakyatnya. Kalau tidak bisa memberikan pelayanan maksimal, bisa dikatakan pemerintahan ini telah gagal. Pemerintah maunya efisiensi, tapi masyarakat tidak bisa mengefisiensikan uangnya jika harus ke IKN," terangnya.

Selain itu, ia menyoroti tambahan beban transportasi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta yang harus bekerja di IKN. Diperkirakan jumlah pekerja yang berkepentingan di pusat pemerintahan mencapai 2-3 juta orang, yang akan meningkatkan kebutuhan perjalanan, terutama saat musim liburan atau cuti bersama.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar pemerintah tidak menjadikan IKN sebagai satu-satunya ibu kota dan pusat pemerintahan, melainkan sebagai pelengkap Jakarta. Model ini menurutnya akan lebih efektif dalam melayani kepentingan nasional, terutama bagi masyarakat Indonesia bagian timur.

Baca Juga: Dapat Suntikan Dana, OIKN Diingatkan Tak Kehilangan Jiwa Pengorbanan

"Bukan untuk pengganti Jakarta, tapi sebagai pelengkap Jakarta, dalam melayani warga negara Indonesia, terutama untuk Indonesia bagian timur. Seperti yang pernah saya sampaikan ke Prof Bambang Susantono tahun lalu, yang saat itu adalah Kepala Badan Otorita IKN dan sekarang menjadi Utusan Khusus Kerja sama Internasional Pembangunan IKN," tuturnya.