SuaraKaltim.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur pada Senin (17/02/2025) kemarin.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, serta menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Selain itu, mereka juga menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang dinilai merugikan berbagai sektor.
Mahasiswa menilai kebijakan MBG berpotensi merugikan sektor pendidikan karena mengalihkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Ilham Maulana, perwakilan Aliansi Mahakam, menjelaskan bahwa program MBG justru menjadi ancaman bagi dunia pendidikan. Ia menilai pemerintah terlalu memaksakan kebijakan ini dengan mengorbankan anggaran dari sektor lain, termasuk pendidikan.
"Instruksi Presiden ini berdampak besar pada dunia pendidikan. Kami menolak jika pendidikan harus dikorbankan hanya demi menjalankan program MBG," ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (18/02/2025).
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dampak kebijakan ini di beberapa wilayah, seperti Papua dan Kalimantan Timur. Mereka menilai bahwa masyarakat Papua lebih membutuhkan akses pendidikan gratis dibandingkan program makan gratis. Sementara di Kalimantan Timur, program MBG dinilai belum berjalan secara optimal.
Aliansi Mahakam menegaskan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada dunia pendidikan.
"Kami melihat bahwa MBG dijalankan dengan mengorbankan anggaran sektor lain. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam konstitusi. Pendidikan harus menjadi prioritas utama," tegasnya.
Baca Juga: Sinyal Positif! NTP Kaltim Awal Tahun Menguat, Apa Penyebabnya?
Pada hari itu, aksi ini berlangsung di beberapa daerah dan diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa atau pelajar yang menyuarakan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Diskon Iuran BPJS untuk Ojol dan Pekerja Informal, Cukup Bayar Separuh
-
Pekerja Peserta BPJS Kini Bisa Cicil Rumah dengan Bunga Lebih Ringan
-
Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 8+4+5 untuk Jaga Daya Tahan Rakyat
-
DPR Desak KPU Klarifikasi Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres
-
Prabowo Dorong Negosiasi, Saham Indonesia di Freeport Bisa Lebih dari 10%