Gratispol Rudy-Seno Diapresiasi, Tapi Fasilitas Pendidikan 3T Tak Boleh Dikesampingkan

SuaraKaltim.id - Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji harus menuntaskan janji-janji politiknya. Selain masyarakat menanti program pendidikan gratis, namun urgensi lain dalam dunia pendidikan juga butuh pembenahan dan peningkatan.

Masalah pendidikan di Kaltim masih banyak memerlukan perbaikan. Mulai dari kurangnya tenaga pendidik, kesejahteraan guru, hingga fasilitas pendidikan yang belum memadai, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Praktisi Pendidikan Kaltim, Kris Suhariyatno menyatakan dukungannya terhadap program pasangan yang berjargon "Gratispol". Akan tetapi, dirinya juga mengingatkan fasilitas pendidikan yang belum memadai di beberapa daerah wilayah 3T. 

"Terkait fasilitas pendidikan yang belum memadai, tentu ini juga harus menjadi perhatian dan dipenuhi secara bertahap," kata Kris, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (20/02/2025).

Lebih lanjut, dirinya juga menyoroti sejumlah infrastruktur sekolah di wilayah 3T, yang masih jauh dari kata layak. Tentunya, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah kedepan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Meski begitu, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov), tetapi juga membutuhkan dukungan dari daerah serta Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Meski nantinya Rudy-Seno akan fokus pada program pendidikan gratis untuk pelajar di Kaltim, namun jangan lupakan aspek lainnya seperti sarana prasarana, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya," sebutnya.

Kendati demikian, Kris menilai program pendidikan gratis sejalan dengan amanat konstitusi. Menurutnya, pendidikan gratis bukan sekadar janji kampanye saja, tetapi merupakan kebijakan yang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. 

"Amanat Pembukaan UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara," tutupnya.

Baca Juga: Program MBG di PPU: Rp 220 Miliar Digelontorkan untuk Kawasan IKN