Program MBG di PPU: Rp 220 Miliar Digelontorkan untuk Kawasan IKN

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) PPU Tohar, di Penajam, Senin (17/02/2025) kemarin.

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Tohar, disadur dari ANTARA, Selasa (18/02/2025).

Pemkab PPU mendapat tugas menyiapkan bahan mentah. Antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten yang sebagian daerahnya menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.

"Tapi belum dijelaskan rinci kualifikasinya, apakah masyarakat harus lulusan tata boga yang direkrut sebagai pekerja di dapur itu," ujarnya.

Dalam SPPG ada petugas gizi dari puskesmas dan pegawai dapur bekerja mulai sore. Mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan lalu memasak pada dini hari atau pukul 03.00 Wita.

Pemerintah pusat juga menyediakan dana Rp 10 miliar setiap tahun untuk satu dapur pelayanan MBG di bawah tanggung jawab kepala atau pimpinan dapur layanan atau penanggung jawab masing-masing dapur.

Baca Juga: Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif

"Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran Rp 10 miliar untuk satu SPPG atau Rp 220 miliar setiap tahun untuk 22 dapur layanan di Kabupaten Penajam Paser Utara," tuturnya.