Transportasi ke IKN Dinilai Belum Siap, Anggota DPR: Mau Ditampung di Mana Semua Penumpang?

SuaraKaltim.id - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, termasuk pembiayaan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mencapai Rp 5,04 triliun pada 2025, sebagai kebijakan positif.

Namun, ia menekankan bahwa proyek pembangunan IKN perlu dievaluasi ulang mengingat besarnya anggaran yang telah digelontorkan. Hal itu disampaikan Bambang Haryo saat berada di Surabaya, Senin (17/02/2025) ini.

"Pembangunan IKN ini membutuhkan evaluasi ulang, walaupun selama ini sudah digelontorkan anggaran yang cukup besar di era pemerintahan sebelumnya. Karena dari analisa saya, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan saat menjadikan secara penuh IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan," ujar Bambang Haryo, disadur dari ANTARA.

Salah satu aspek yang menjadi perhatiannya adalah aksesibilitas menuju IKN dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Ia menyoroti bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih berada di Pulau Jawa, di mana sekitar 5 juta orang setiap hari beraktivitas di Jakarta sebagai pusat pemerintahan saat ini.

Jika ibu kota dipindahkan ke IKN, hanya moda transportasi udara dan laut yang tersedia, yang dinilainya belum cukup untuk mengakomodasi pergerakan tersebut.

"Selama ini, mereka menggunakan berbagai moda. Baik moda darat publik, moda darat pribadi baik mobil maupun sepeda motor, moda laut, dan udara. Bahkan, masyarakat bisa jalan kaki ke ibu kota Jakarta. Mayoritas masyarakat yang akan ke ibu kota bisa menggunakan moda darat. Bayangkan jika pergerakan masyarakat itu berpindah ke IKN, hanya dengan dua moda saja yang bisa melayani, yaitu moda laut dan moda udara. Kita tahu sendiri, kalau kedua moda itu jumlahnya terbatas. Bisa dibayangkan padatnya para penumpang yang akan mengantri nanti," jelasnya.

Ia juga menguraikan potensi biaya transportasi jika perpindahan dilakukan. Jika 1 juta orang harus bepergian ke IKN setiap hari menggunakan transportasi udara dengan tarif Rp 1,5 juta, maka total biaya yang dikeluarkan masyarakat mencapai Rp 1,5 triliun per hari atau Rp 3 triliun untuk perjalanan pulang-pergi.

Dalam satu tahun, angkanya bisa mencapai Rp 1.095 triliun, belum termasuk biaya akomodasi.

"Ini kan nilai yang sangat besar. Kita kan mendorong efisiensi anggaran. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi juga di masyarakat. Bayangkan, masyarakat harus mengeluarkan Rp 1.500 triliun hanya untuk transportasi dan akomodasi ke IKN," ucapnya.

Baca Juga: Desain IKN Berubah? Prabowo Ingin Sesuaikan dengan Karakteristik Indonesia

Selain itu, ia mempertanyakan kapasitas bandara di IKN dan bandara pendukung di Balikpapan yang dinilai masih sangat terbatas.

Dengan kapasitas Bandara IKN hanya 600 penumpang per hari dan Bandara Balikpapan mampu menampung 41.100 penumpang per hari, jauh dari proyeksi kebutuhan 1,5 juta orang per hari.

"Kapasitas bandara IKN itu hanya 600 orang per hari. Dan bandara Balikpapan, sebagai penunjang IKN, hanya mampu menampung 15 juta penumpang per tahun atau setara dengan 41.100 penumpang per hari. Bandingkan dengan proyeksi calon penumpang, yang 1,5 juta per hari. Mau ditaruh dimana semua penumpang itu?" katanya.

Dari sisi armada penerbangan, ia menyebut jumlah pesawat di Indonesia yang hanya 480 unit dengan kapasitas rata-rata 150 kursi per pesawat, sehingga total kapasitas angkut hanya 72 ribu penumpang per hari. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan perpindahan massal ke IKN.

"Dengan 480 pesawat yang ada di Indonesia, bila dipindahkan seluruhnya ke jalur Jakarta-IKN penumpang yang bisa diakomodasi hanya 72 ribu. Lalu bagaimana caranya jika harus mengangkut 1,5 juta penumpang per hari? Mau berapa trip per hari, jika kita asumsikan 480 unit itu memiliki rute ke IKN. Apalagi, apron Bandara Balikpapan hanya 20 sampai 30 pesawat dan apron Bandara IKN tak lebih dari 10 pesawat. Sisa yang 440 pesawat mau ditaruh dimana," bebernya.

Bambang Haryo menilai pembangunan IKN saat ini masih berisiko menyebabkan pemborosan, baik dari sisi anggaran negara maupun pengeluaran masyarakat yang harus mengakses ibu kota baru.