Sinergi DPRD dan Pemkab PPU, Stunting Berkurang Hingga 11,55 Persen

SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menekankan pentingnya penanganan stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam menghadapi perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut.

Anggota DPRD PPU, Nanang Ali, dalam keterangannya di Penajam pada Rabu (02/04/2025), menegaskan bahwa "Penanganan stunting untuk tingkatkan kualitas SDM untuk hadapi pembangunan dan perkembangan Kota Nusantara."

Sebagai daerah yang berdekatan dan menjadi mitra IKN, menurutnya, Kabupaten PPU perlu menyiapkan SDM yang berkualitas guna mendukung perkembangan ibu kota baru Indonesia.

Dalam upaya menangani stunting, DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat.

Baca Juga: Dana Desa Rp 29 Miliar, DPRD PPU Tekankan Pemanfaatan Maksimal

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga adalah melalui pos pelayanan terpadu (posyandu), yang memiliki peran dalam mendeteksi dan mengatasi masalah stunting sejak dini.

"DPRD terus dukung dengan kebijakan anggaran penanganan stunting, bantuan juga diberikan melalui dana aspirasi anggota DPRD," ujar Nanang Ali. Saat ini, Pemkab PPU telah mencatat keberadaan 259 posyandu yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk memperkuat perannya, DPRD dan pemerintah kabupaten terus memberikan dukungan berupa pelatihan kader serta pemenuhan kebutuhan posyandu.

Upaya yang dilakukan Pemkab PPU telah berhasil menekan angka kekerdilan anak hingga 11,55 persen. Pada 2023, jumlah anak yang mengalami stunting tercatat sebanyak 1.290, dan hingga akhir 2024, angka tersebut menurun menjadi 1.141 balita.

Anggota DPRD Kabupaten PPU lainnya, Jon Kenedi, menambahkan bahwa "Posyandu berperan penting tangani stunting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita."

Baca Juga: Ribuan Ikan Mati di Bontang, DPRD Pertanyakan Peran Pemerintah

Menurutnya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten terus menyalurkan bantuan kepada posyandu agar upaya penanganan stunting semakin optimal. Ia juga menegaskan bahwa masalah kekerdilan anak merupakan persoalan serius yang berdampak pada kualitas SDM generasi penerus, mengingat faktor penyebabnya sangat kompleks.

"Dan harus ditangani dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anak," tutupnya.

Stunting: Ancaman Serius bagi Masa Depan Anak Indonesia

Stunting masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023 masih berada di angka sekitar 21,6%, meskipun telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah menargetkan angka ini turun hingga 14% pada tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).