"Harus responsif dong, ayo kita buka apa yang sebenarnya perlu dibenahi dari Pertamina," singgungnya.
Ia menyoroti antrean panjang di SPBU yang selama ini seolah menjadi masalah klasik dan tak kunjung tuntas. Purwadi menduga ada kebocoran dalam sistem distribusi yang belum terungkap.
"Saya perhatikan di pulau padat penduduk di luar sana dengan volume konsumsi BBM yang jauh lebih besar tidak terjadi antrean separah di Kaltim, artinya ada yang tidak beres dengan distribusi di Kaltim," timpalnya.
Ia menilai keresahan publik juga diperparah oleh kekhawatiran terhadap kualitas BBM, yang menyebabkan warga beralih ke pembelian BBM eceran dalam botol sebagai alternatif.
Fenomena tersebut, menurutnya, mengindikasikan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi formal.
Tak hanya itu, Purwadi juga menyoroti maraknya praktik pengetapan atau penjualan kembali BBM Pertamina secara eceran, yang menurutnya ilegal dan seharusnya tidak dilayani oleh SPBU.
Ia mencurigai adanya keterlibatan oknum dalam rantai distribusi yang membuat praktik pengetapan masih marak di lapangan, terbukti dari banyaknya pengecer BBM di pinggir jalan.
"Pengawasannya parah. Lingkaran itu harus disingkap satu per satu," tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan forum terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, akademisi, BPH Migas, Pertamina, hingga pemerintah daerah.
Baca Juga: 3,2 Hektare Hutan Pendidikan Unmul Rusak, Kampus Minta Gakkum Bertindak
"Saya siap menguak apa yang harus diperbaiki jika diundang forum seperti itu. Karena saya langsung berhadapan dengan pemangku kepentingannya," katanya.
Di akhir pernyataannya, Purwadi mengingatkan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat, setara dengan air dan listrik. Gangguan pada pasokan dan distribusinya akan langsung memengaruhi aktivitas ekonomi warga.
"Kendaraan rusak yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat karena kualitas BBM yang buruk tentu mengganggu aktivitas ekonomi," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi