Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Sabtu, 12 April 2025 | 14:05 WIB
Ilustrasi mesin motor brebet karena BBM oplosan. [Ist]
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Hairul Anwar [Ist]

Menanggapi hal itu, Hairul Anwar juga menilai bahwa hasil RDP belum menyentuh akar persoalan dari fenomena brebet.

“Kalau Covid ada masalahnya, jelas ketahuan, bagaimana solusinya, sehingga orang tahu pemerintah bilang, Covid selesai ya sekarang,” katanya.

“Ini kita tidak tahu masalahnya apa? Katanya tercampur BBM, air apalah, terserah lah. Tapi kan kita enggak tahu pasti apa?” tegas Hairul.

Menurut Hairul, RDP seharusnya menjadi momen bagi pemerintah provinsi, Pertamina, dan instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dan terukur.

Baca Juga: Saat Motor Brebet Jadi Isu Publik, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Komunikasi Krisis

“Pertama, siapa yang akan mem-follow up? Mau dibentuk tim kah? Mau dinas tertentu kah segala macam, kemudian ada timeline yang akan diselesaikan? Kalau belum, maka belum ada kepastian,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pertamina seharusnya mampu menelusuri seluruh rantai distribusi BBM dari produksi hingga sampai ke SPBU, sehingga bisa melakukan kompensasi berdasarkan hasil investigasi tersebut.

Hal ini penting agar masyarakat tidak terus merasa cemas dalam membeli BBM.

“Pada dasarnya, sebenarnya kita bukan mencari siapa yang bertanggung jawab. Ya kayak kecelakaan pesawat lah, setengah mati dicari penyebabnya, supaya tidak terjadi lagi,” lanjutnya.

“Ini kalau tidak ada, semua begini aja. Nanti 5 bulan lagi, tahun depan berhebat lagi, rusak lagi, ya masa itu terus, kapan selesainya?” sambung Hairul.

Baca Juga: Akademisi Sampai Kesal Jawaban Jokowi Saat Ditanya IKN Selalu Menghindar: Seperti Biasa

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana memberikan bantuan kompensasi sebesar Rp300 ribu kepada warga yang terdampak. Namun, menurut Hairul, langkah itu tidak menyentuh akar persoalan.

Load More