Diskominfo Kaltim: Wartawan Berperan Penting dalam Keterbukaan Informasi Publik

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang digelar di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama jajaran kepala daerah dan pimpinan Dinas PUPR se-Indonesia.

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa bentuk dukungan konkret dari Pemprov Kaltim tercermin dalam pelaksanaan Program Gratispol, yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan pembiayaan administrasi kepemilikan rumah.

"Program Gratispol untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR ini sudah diluncurkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur pada Senin, 21 April 2025," terang Sri Wahyuni.

Ia menambahkan, dengan bantuan ini, diharapkan seluruh keluarga di Kalimantan Timur bisa memperoleh hunian yang layak dan manusiawi.

Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya pemetaan menyeluruh terkait persoalan perumahan, mulai dari skala masalah, strategi penyelesaian, hingga pembagian peran antar pihak untuk menyelesaikannya secara tuntas.

Ia mengungkapkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat masih terdapat sekitar satu juta keluarga tergolong miskin ekstrem, dengan total populasi mencapai 9,31 juta jiwa.

Lebih lanjut, Fahri memaparkan bahwa saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah, dan sekitar 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di hunian yang tidak layak.

"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," jelasnya.

Baca Juga: Rp 28 Miliar untuk Jalan Perbatasan: Akses Long BagunApau Kayan Dikebut

Menurut Fahri, untuk mengatasi kompleksitas persoalan perumahan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR), hingga keterlibatan para pengembang.

"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," ujarnya.

Guna memastikan pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, ia menekankan pentingnya penggunaan sistem digital dalam tata kelola perumahan.

Hal ini, menurutnya, penting untuk meminimalisir praktik penyimpangan dan intervensi tidak sehat antara pusat dan daerah.

"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," tegas Fahri.