Janji Pendidikan Gratis Sampai S3, Apakah Gratispol Bisa Terwujud?

“Sebenarnya kalau realisasinya dapat meringankan, kalau betul-betul terealisasi. Cuma, yang menjadi masalah anggaran mana yang dia pakai,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah agar pendanaan program ini tidak membebani APBD.

Menurutnya, perlu ada harmonisasi kebijakan antara program pendidikan dengan sumber pendanaannya.

“Misalkan Dinas Pendidikan, kalau Gubernur mau memakai uang pendidikan, ada program pendidikan juga. Nah, jangan kebijakan satu menabrak kebijakan lain dan harus dipikirkan dari mana sumbernya misalkan anggaran di luar APBD seperti penghasilan BUMD,” jelas Agung.

Baca Juga: Gratispol dan Sekolah Rakyat, Wujud Komitmen Kaltim Dukung Visi Prabowo

Ketika ditanya soal peluang keberhasilan program, Agung cenderung skeptis bila program hanya berjalan satu periode. Namun ia mengakui, jika program ini berkelanjutan, manfaatnya akan besar bagi masyarakat.

“Untuk 100 persen enggak bisa, tapi ya kalau 50 persen atau di bawahnya bisa. Menurutku paling pencapaian cuma bisa 20 persen saja, kalau aku salah, berarti mantap,” jelasnya sambil tertawa.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya, Reza, yang menganggap program Gratispol sulit langsung terealisasi setelah peluncuran karena besarnya biaya pendidikan.

“Kalau terealisasi, ya bagus-bagus saja. Cuma pasti memang mempunyai kendala dan jangka pengerjaan program pastinya,” kata Reza.

Ia menilai, dibandingkan dengan program Bidikmisi atau KIP Kuliah, skema Gratispol belum cukup rinci dalam menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Anggaran 2025-2026 untuk Pendidikan di Kaltim: Pembahasan Gratispol hingga RKB Sekolah

“Kalau dibandingin sama bidikmisi Gratispol ini kurasa, syarat dan ketentuannya masih belum bagus. Kalau bidikmisi kan sudah jelas ada pelampiran SKTM,” bebernya.