Pasar Subuh Digusur, Wali Kota Andi Harun: Kami Tak Ingin Kota Dipenuhi Pasar Bau dan Becek

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan bahwa relokasi Pasar Subuh dari Jalan Yos Sudarso ke Pasar Beluluq Lingau bukanlah langkah tiba-tiba atau tanpa dasar hukum.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan dua surat resmi dari pemilik lahan yang kini menjadi lokasi Pasar Subuh.

“Pemilik tanah sudah sempat menyurati Pemkot Samarinda. Jadi gugurlah pernyataan yang menyebutkan pemkot tidak punya kewenangan,” ujar Andi Harun, menjawab kritik dari Paguyuban Pasar Subuh (PPS), dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 7 Mei 2025.

Wali kota juga menampik adanya kaitan antara pemindahan pasar dengan isu pembangunan kawasan pecinan.

Baca Juga: Diuji Kampus Lokal, Pertamax di SPBU Samarinda Ternyata Tak Standar

Ia menegaskan bahwa keputusan ini lahir dari upaya penyesuaian tata ruang kota dan peningkatan standar fasilitas publik.

Menurutnya, lokasi Pasar Subuh saat ini tidak sesuai lagi sebagai area perdagangan yang representatif.

“Kita enggak mau punya pasar di tengah kota bau, becek, ruang-ruang pasarnya tidak jelas, di mana zona bongkar muatnya, di mana zona koridornya, di mana ruang parkirnya,” tegasnya.

Meski demikian, sejumlah pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Subuh tetap menyuarakan penolakan.

Ketua PPS, Abdul Salam, mengatakan komunikasi antara pedagang dan pemilik lahan baru terputus sejak demonstrasi terakhir.

Baca Juga: Program MBG di Samarinda Jalan di Tempat? Baru 10 Sekolah Terlibat

Namun, Pemkot memastikan bahwa proses penertiban akan tetap berjalan sesuai rencana.

Berdasarkan surat edaran Satpol PP Samarinda Nomor 045/0560/100.15, penggusuran akan dilakukan pada Jumat, 9 Mei 2025 mulai pukul 06.00 WITA.

Penertiban ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi antar instansi yang telah dilakukan dua hari berturut-turut.

Sejumlah perangkat daerah diminta menurunkan personel dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dinas Perhubungan (Dishub) mengerahkan 35 orang, Damkar 15 orang dengan dua unit watercanon, Disperindag 15 personel dan 3 truk, serta DLH dengan 60 personel dan 5 truk.

Dinas PUPR juga dikerahkan dengan 30 orang dan dua unit truk.

Mereka Bukan Liar, Mereka Warga: Penolakan Relokasi Pasar Subuh Menguat

Rencana relokasi Pasar Subuh Samarinda yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso memicu protes keras dari para pedagang.

Selama hampir lima dekade, gang kecil sepanjang 50 meter itu telah menjadi pusat aktivitas ekonomi, terutama untuk kebutuhan konsumsi non halal, dan terbentuk secara alami sebagai bagian dari ekosistem sosial kota.

Sebagai bentuk penolakan, puluhan pedagang menggelar aksi di depan Balai Kota pada Selasa, 29 April 2025.

Mereka menilai kebijakan pemindahan tersebut mengancam keberlangsungan pasar yang selama ini telah menjadi simbol komunitas sosial khas Samarinda.

Ketua Paguyuban Pasar Subuh, Abdus Salam, menegaskan bahwa keberadaan pasar tidak hanya sebatas lokasi ekonomi, tapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat.

“Kami menolak relokasi karena Pasar Subuh adalah bagian dari identitas sosial Samarinda. Selama ini kami berusaha mandiri di lahan pribadi, menjaga kebersihan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk konsumsi non-halal. Relokasi bukan solusi, tetapi justru mengancam hak hidup layak kami,” ujar Abdus Salam dalam pernyataan resmi, dikutip Senin, 5 Mei 2025.

Menurut Salam, rencana pemindahan ini berkaitan dengan proyek revitalisasi kawasan Pecinan (Chinatown) yang justru tidak bersentuhan langsung dengan lokasi pasar saat ini.

Ia juga mempertanyakan kejelasan hukum dari rencana tersebut.

Relokasi sendiri telah diwacanakan sejak Oktober 2023, dengan target pemindahan ke Pasar Beluluq Lingau di kawasan Samarinda Utara.

Sejumlah pedagang telah menerima sosialisasi dan menyatakan bersedia, meski disertai beberapa catatan.

Asisten Sekretaris Daerah Kota Samarinda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Marnabas Patiroy, memastikan relokasi akan tetap dilaksanakan pada 4 Mei 2025.

"Sejak saat itu saya berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dan permintaan pedagang, hingga rencana relokasi sempat tertunda beberapa bulan," kata Marnabas, yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Perdagangan Samarinda.

Ia menjelaskan, Pemkot telah menyiapkan infrastruktur yang layak di lokasi baru, termasuk pembangunan 100 kios lengkap dengan fasilitas dasar seperti penerangan, drainase, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Relokasi ini, kata Marnabas, juga bagian dari upaya penataan pasar agar fungsi distribusi barang lebih terfokus.

“Kalau semua pedagang berkumpul di satu tempat, tidak tertata, masyarakat juga bingung. Kita ingin ada pembagian fungsi pasar yang jelas. Misalnya, kalau mau cari pakaian, bisa ke Pasar Pagi. Mau belanja sayur segar dan murah, ke Pasar Segiri. Mau cari oleh-oleh, ke Citra Niaga. Itu yang sedang kita bangun,” jelasnya.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, turut mendukung kebijakan ini sebagai langkah jangka panjang untuk meningkatkan tata kelola kota.

“Saya ingin mengajak masyarakat dan semua pihak yang terlibat, termasuk para pedagang, untuk melihat ini sebagai bagian dari upaya kolektif membangun tata kota yang lebih baik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memahami bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan sepihak pemerintah.

“Penataan ini bukan agenda eksklusif pemerintah, tapi merupakan kebutuhan seluruh warga kota Samarinda. Perencanaan ini telah disusun sejak lama dan kami berharap semua pihak dapat mendukungnya,” tegasnya.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Abdus Salam yang mengaku tidak pernah mengetahui adanya pemberitahuan resmi sebelumnya.

“Justru kita kaget adanya relokasi ini. Jadi sebetulnya ini informasinya ini sepihak aja. Tahu-tahu, kita dapat undangan dari pihak kelurahan sampai pihak kecamatan terkait relokasi ini,” ucap Salam saat ditemui di posko anti penggusuran Pasar Subuh, Minggu 4 Mei 2025 malam.

Paguyuban menganggap bahwa alih-alih dipindahkan ke lokasi pasar umum, pasar subuh seharusnya diberi dukungan untuk berkembang menjadi pusat perdagangan non halal yang lebih tertata dan higienis.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda juga menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para pedagang, mengingat hal ini menyangkut hak asasi manusia.

“Bagi kami, para pedagang Pasar Subuh yang tergabung dalam paguyuban, mempertahankan kegiatan usaha dalam upaya mandiri memperjuangkan hak atas penghidupan layak adalah asasi bagi kami para pedagang pasar subuh dan keluarga,” ujar Muhammad Al Fatih dari LBH Samarinda.

Fatih menyebutkan bahwa para pedagang beroperasi di atas lahan pribadi dan tidak menggunakan fasilitas umum.

Mengacu pada regulasi tentang usaha mikro, kecil dan menengah, negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap kelompok ekonomi rakyat seperti mereka.

Ia menilai rencana pengosongan lahan dengan melibatkan aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Satpol PP adalah tindakan yang berlebihan dan menstigma pedagang seolah-olah pelaku ilegal.

“Seolah-olah para pedagang di Pasar Subuh adalah orang-orang kriminal yang beraktifitas liar di wilayah terlarang dan bukan berusaha mandiri diatas lahan kepemilikan pribadi. Padahal selama ini, para pedagang selalu memastikan kebersihan dan kepatutan citra perkotaan areal lokasi Pasar Subuh ini,” tegasnya.

Sebagai bentuk sikap resmi, para pedagang menyampaikan lima poin penolakan, mulai dari menolak relokasi, menyerukan penghentian pemaksaan kehendak, hingga ajakan solidaritas untuk mempertahankan pasar sebagai ikon komunitas sosial Kota Samarinda.